Kaltim Targetkan Indeks Demokrasi Peringkat Satu Nasional
Samarinda – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ditarget bisa meraih peringkat Satu Nasional. Tim Kelompok Kerja (Pokja) IDI Kaltim, tengah berusaha untuk meningkatkan Indeks Demokrasi di Benua Etam.
Hal itu dibahas dalam Rapat Konsolidasi dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (31/8/2022).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Drs. H. Sufian Agus, M.si mengatakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan demokrasi di Kaltim. Karena menurutnya, peningkatan Indeks Demokrasi ini, bukan hanya tanggung jawab Kesbangpol. Melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah (PD).
“Perangkat Daerah terkait, termasuk TNI/Polri juga bertanggung jawab dalam peningkatan IDI di Kaltim,” ujarnya saat memimpin rapat konsolidasi yang dihadiri oleh perwakilan PD, BPS, Komisi I DPRD, dan TGUP3 Kaltim.
Ia pun memaparkan pada 2020 lalu, peringkat IDI Kaltim berhasil menempati peringkat Tiga Nasional setelah DKI Jakarta dan Gorontalo. Dengan poin sebesar 81,99. Namun pada tahun 2021, peringkat IDI Kaltim justru menurun pada poin 81,02. Meski demikian, secara keseluruhan IDI Kaltim masih masuk dalam kategori High Performing Democracy.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena IDI juga menjadi indikator kinerja utama Gubernur. Apalagi menjelang Pilkada,” ungkap mantan Sekretaris Bappeda Kaltim ini.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Politik dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Drs. Wariki Sutikno, Mcep yang hadir secara virtual memberikan dukungannya kepada Provinsi Kaltim. Agar mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan menjadi Peringkat Satu Nasional.
Menurutnya, dengan posisi sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kaltim harus lebih bersemangat dan mampu menjadi barometer kualitas demokrasi di Indonesia.
“Ada banyak unsur di Pemda Kaltim, semangat ini kita jadikan niat bersama. Kaltim harus leading dalam kualitas demokrasi Indonesia,” tuturnya menegaskan.
Ia pun menjelaskan, beberapa alasan mengapa kehidupan demokrasi perlu dibangun. Pertama, kualitas demokrasi yang tinggi dimasyarakat akan menciptakan sistem yang lebih baik, adil, transparan dan diterima semua komponen bangsa. Kedua, secara internasional Indeks Demokrasi yang tinggi bisa mengefektifkan diplomasi didunia Internasional. Karena, Negara akan terlihat lebih bermartabat, dihormati dan disegani.
Proses pelaksanan pembangunan di berbagai bidang dengan pendekatan demokrasi, juga lebih efektif dalam membangun good governance.
“Manfaat lain, prestasi demokrasi ini bisa dikapitalisasi. Untuk daerah, misalnya Kaltim jadi leading Provinsi dengan kualitas demokrasi TERBAIK. Maka Provinsi lain, akan belajar ke Kaltim. Kunjungan ini akan memberikan dampak ekonomi lalu dipaketkan dengan pariwisata,” kata Wariki.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, SST, MIDEC turut memberikan pandangannya, terkait target peningkatan IDI daerah. Menurutnya, indeks demokrasi Kaltim sudah masuk dalam kategori High Performing Democracy.
Penurunan peringkat IDI Kaltim, dari peringkat tiga ke peringkat lima disebabkan oleh adanya metode baru dalam indikator pengukuran.
“Jadi bukan berarti indeks demokrasi kita menurun, tapi memang metodenya yang berubah. Ada beberapa aspek, yang masih harus ditingkatkan dengan pengukuran metode baru ini,”tegasnya.
Adapun metode baru dalam indikator pengukuran IDI ini diantaranya adalah pengukuran perilaku politik pusat, perubahan paradigma yang sebelumnya institutional politics menjadi welfare politics dan pertimbangan jumlah penduduk di setiap daerah. (KRV/pt)