BPS Kaltim Hadirkan Tiga Guru Besar Pada Webinar Hari Statistik
Samarinda - Memperingati Hari Statistik Nasional 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menggelar Webinar Hari Statistik Kaltim Dalam Kacamata Tiga Guru Besar, yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/10).
Tiga guru besar yakni Guru Besar Padjadjaran Arief Anshory, Guru Besar Universitas Mulawaran Hj. Eny Rochaida dan Guru besar Universitas Lampung Bustanul Arifin.
Kegiatan tersebut di hadiri Sektetaris Utama BPS RI Atqo Mardiyanto serta Staf Ali Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Christianus Benny.
Webinar ini sebut Kepala BPS Kaltim Yusnir Juriana dapat dijadikan ruang diskusi yang dapat memfasiltasi lahirnya ide atau gagasan cerdas.
Tentunya terkait bagaimana membangun sinergitas atau melakukan integritas pembangunan pertanian dan perlindungan sosial serta transformasi struktural di Provinsi Kaltim untuk mewujudkan visi Kaltim.
Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan didasari hak asasi manuasi, serta kesetaraan untuk menciptakan pembanguan dibidang sosial, ekonomi serta lingkungan hidup.
SDGs ditetapkan dengan prinsip-prinsip universal, intergrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Kebijakan perlindungan sosial dapat menjadi satu instrumen untuk mewujudkan tujuan SDGs, karena kebijakan ini dapat mendorong pencapaian tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
Yusniar menyebutkan tingkat kemiskinan pedesaan di Kaltim lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan diperkotaan pada maret 2022. Presentase kemiskinan di pedesaan sebeasar 9,64 persen sedangkan diperkotaan tercatat 4,80 persen.
Masyarakat pedesaan sangat tergantung pada sektor petanian sebagaimana pencaharian mereka, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui interpensi kebijakan dari sektor pertanian atau melalui kebijakan soaial bagi petani.
Selain itu, tantangan lain dalam pembangunan wilayah Kaltim adalah kebijakan pemidahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan IKN di Kaltim diprediksi akan mempercepat transformasi struktural ekonomi pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan Kaltim.
Interkasi dari masalah kemiskinan serta tantangan dengan ditetapkanya Kaltim sebagai IKN berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, perlu dikolaborasi dan di diskusikan, sehingga nanti bisa dibangun satu desain kebijakan pembangunan yang tepat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan untuk kaltim. (Prb/ty).