KI Kaltim Siap Kawal Keterbukaan Informasi
Samarinda--Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah memegang peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, bagi Komisi Informasi (KI) sangat penting untuk mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik sesuai tupoksinya.
"Fakta lain bahwa berkaca dari kasus yang ditangani masih ada badan publik yang belum sepenuhnya informatif,"ungkap Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi KI Kaltim, Indra Zakaria dalam sambutannya pada acara FGD KI Mengenai Perspektif Keterbukaan Informasi Dalam Upaya Hantam Hoax di Kaltim, yang dilaksanakan di Atrium Big Mall Samarinda. Rabu (17/3)
Dikatakannya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya untuk memperoleh informasi. Tentunya dengan sosialisasi dan edukasi dipandang sangat penting.
Indra mengatakan pihaknya tahun ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak termasuk Kominfo Kaltim.
Sementara Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Kasi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Diskominfo Kaltim, Sri Rezeki Marietha menungkapkan upaya Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur beserta Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan klarifikasi isu hoax merupakan bagian dari keterbukaan Informasi Publik.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat karena kebutuhan informasi masyarakat sangat tinggi.
Ke depannya Pemerintah melalui Diskominfo Kaltim berharap dapat mendorong generasi milenial untuk lebih bijak dalam menyikapi dinamika yang terjadi sekarang khususnya di media sosial. Dan mengajak agar tidak ikut terprovokasi memproduksi dan menyebarkan hoax.
Acara tersebut menghadirkan beberapa narasumber yakni Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Kaltim Erni Wahyun, Kasubdit Eksus Polresta Samarinda AIPDA Dana Dwi Novianto dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia Abdurahman Amin. (Prb/ty)