Seputar Kaltim

Isran Tinjau Langsung Pemantauan Posko Penyekatan dan Posko Pelayanan

  •   Bagus Setiawan
  •   6 Mei 2021
  •   9:47pm
  •   Seputar Kaltim
  •   1037 kali dilihat

KUTAI KARTANEGARA - Gubernur Kalimantan Timur,  Isran Noor  bersama  Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Pangdam VI/MLW, Mayjen TNI Heri Wiranto beserta rombongan,  memantau Pos Penyekatan Kawasan Perbatasan di Jalan Poros Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (06/05/2021).

Isran mengatakan bahwa dari pemantauan terlihat masyarakat Kaltim sudah tinggi tingkat kesadaranya, guna mematuhi intruksi Gubernur untuk tidak mudik selama masa pandemi Covid-19.

Penyekatan Mudik ini pun berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. TNI POLRI dan instansi terkait bersinergi dalam melaksanakan dan penjagaan Posko  ini disetiap daerah perbatasan Kabupaten/Kota di Kaltim. 

"Untuk yang bekerja di Samarinda dan  tinggalnya di Tenggarong  (Kutai Kartanegara ) tetap wajib di periksa. Dengan menunjukkan surat identitas atau menunjukkan bahwa bekerja,"  ucap orang nomor satu di Kaltim.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf  Nahak menuturkan bahwa akan menurunkan 4.141 personil yang terdiri dari Polri, TNI dan Instansi terkait lainnya. Kemudian, untuk Pos Pengamanan, Pos Penyekatan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu seluruhnya telah dipersiapkan yakni sebanyak 97 pos.  Dengan 4 (empat) Pos Penyekatan antar Provinsi yang terdapat di 2 (dua) Pos Di Kabupaten Paser,  1 (satu) Pos di Kabupaten Kutai Barat dan 1 (satu) Pos di Kabupaten Berau.

“Yang dilarang disini, yang pasti orang yang mudik akan disuruh putar balik. Masyarakat diminta tidak memaksakan diri untuk mudik kecuali yang dibolehkan sesuai ketentuan. Seperti jika bekerja  dengan menunjukkan surat jelas, identitas yang menunjukkan bahwa berangkat kerja diijinkan untuk lewat,” terangnya.

Pangdam VI/MLW, Mayjen TNI Heri Wiranto untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur semua Kodim dan jajarannya dilibatkan dalam rangka membantu Polri dalam melaksanakan penyekatan atau pembatasan. Termasuk pengamanan dalam Operasi Ketupat.

“Jumlahnya personil disesuaikan dengan kebutuhan Polri di lapangan.  Karena, di tiap-tiap daerah tidak sama, namun jika dibutuhkan pasukan yang ada di Batalyon kita siapkan semua," tutupnya. (bgs/pt)