Penghargaan

Pemprov Kaltim Raih Naker Award 2023 Kategori Pembina Produktivitas 

  •   Khajjar Rohmah
  •   1 Desember 2023
  •   7:34pm
  •   Penghargaan
  •   346 kali dilihat

Jakarta - Dalam ajang Penganugerahan Naker Award 2023 yang digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih penghargaan dalam Kategori Pembina Produktivitas. 

Penghargaan tersebut diberikan kepada gubernur atau kepala daerah yang telah berhasil melaksanakan Program Pembinaan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas sebanyak 0,05 persen dari jumlah perusahaan di wilayahnya. 

Hanya ada enam provinsi yang berhasil meraih Penghargaan Pembina Produktivitas di ajang Naker Award 2023. Keenam provinsi tersebut di antaranya adalah Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Papua. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. 

Usai menerima penghargaan tersebut, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penganugerahan yang diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur. Apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan. 

"Kaltim ini paling dekat dengan IKN. Jadi kita punya peluang sekaligus tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan dan menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing," ungkapnya saat wawancara bersama Tim Liputan Diskominfo Kaltim, seusai gelaran Naker Award di Balai Sarbini Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Untuk meningkatkan produktivitas ketenagakerjaan serta menyiapkan SDM tenaga kerja yang berdaya saing itu, Pemprov Kaltim terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan memasifkan pelatihan peningkatan kompetensi melalui sertifkasi di sektor-sektor yang dibutuhkan. 

"Jadi kita menjalin koordinasi dan pemetaan dengan dunia kerja. Kira-kira pelatihan dan peningkatan kompetensi apa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja? Karena setiap kabupaten/kota kan kebutuhannya berbeda. Jadi nanti bisa memenuhi target kebutuhan pasar kerja. Implikasinya adalah pada pengurangan angka pengangguran dan penurunan kemiskinan," terang Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) ini. (KRV/pt)