Upaya Diskominfo Kaltim dalam Pengelolaan Komunikasi Krisis
Samarinda - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal membuka acara Webinar dengan tema Peran Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Komunikasi Krisis yang di gelar di Hotel Aston Samarinda pada Senin (1/11).
Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Komunikasi Krisis, Diskominfo Kaltim perlu melakukan upaya komunikasi untuk menangani isu atau krisis yang dapat berdampak negatif pada reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah.
Faisal mengatakan bahwa Manajemen Komunikasi Krisis merupakan bagian dari manajemen krisis. Dimana manajemen krisis telah ditangani oleh tim inti yang terdiri dari Tim Penanganan Krisis dan Tim Komunikasi Krisis.
“Diskominfo Kaltim telah melakukan persiapan dengan melaksanakan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi potensi dan jenis krisis dari rekomendasi isu publik, lalu membentuk tim komunikasi krisis dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Krisis,” Ujarnya.
Lanjutnya, dalam melaksanakan pengelolaan Komunikasi Krisis, Diskominfo Kaltim sebagai bagian dari Tim Komunikasi Krisis telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait krisis serta dampaknya, menetapkan tujuan dan strategi, koordinasi dengan pihak terkait.
“Pengumpulan dan analisis data dan informasi terkait krisis serta dampaknya, dilakukan melalui monitoring opini dan aspirasi publik yang mencakup pemantauan media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat serta monitoring informasi kebijakan yang dilakukan melalui survei, wawancara atau FGD. Hal ini yang dinamakan Monitoring Isu.,” Tambah Faisal
Dia juga menambahkan, Dengan adanya kegiatan webinar ini dapat dipahami Monitoring Isu, diperlukan untuk memberikan gambaran tentang reputasi atau citra Pemerintah Daerah dibenak publik.
"Kegiatan manajemen komunikasi krisis oleh Pemerintah Daerah diupayakan untuk mencapai tujuan terjadinya kesamaan persepsi masyarakat dengan Pemerintah Daerah atas krisis yang terjadi beserta penanggulangannya sehingga citra, reputasi dan kredibilitas Pemerintah Daerah terjaga di mata masyarakat," Tegas Faisal.