Presiden Prabowo Umumkan Kebijakan Strategis Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Harga
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024.
Presiden menjelaskan berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah, termasuk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret, serta pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan stimulus ekonomi selama Ramadan, seperti diskon tiket pesawat, tarif tol, program belanja, pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2024), dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi).
Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk properti dan otomotif, subsidi pajak kendaraan listrik, serta insentif bagi sektor padat karya. Selain itu, optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi panen padi menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas pangan.
Dalam upaya transformasi ekonomi, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya penguatan daya saing melalui program ketahanan pangan dan energi serta optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Dana Investasi Nasional "Danantara" (Daya Anagata Nusantara), yang dijadwalkan diluncurkan pada 24 Februari 2024.
Lebih lanjut, Presiden juga mengumumkan rencana pembentukan bank emas nasional yang bertujuan mengelola sumber daya emas dalam negeri agar tidak mengalir ke luar negeri. Bank emas ini direncanakan akan diresmikan pada 26 Februari 2024.
Di tingkat internasional, pemerintah tengah mempercepat keanggotaan Indonesia dalam BRICS, menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia-Uni Eropa CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"Kita ingin mempercepat proses kerja sama global, termasuk penyelesaian perjanjian dagang yang menguntungkan Indonesia dan mempercepat integrasi ekonomi kita ke dalam OECD," ujar Presiden.
Adapun berbagai kebijakan strategis ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat fundamental ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. (komdigi/pt)
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia