Pemerintah Perlu Mengelola Opini dan Aspirasi Publik dengan Cermat
Balikpapan - Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terdiri dari dua kegiatan berbeda.
Bimtek pertama adalah "Strategi Komunikasi dan Komunikasi Krisis: Kiat Sukses dalam Uji Kompetensi", sedangkan yang kedua adalah "Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik: Bimtek Kebijakan." Kegiatan ini berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan pada Selasa (15/8/2023).
Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat dari Kementerian dan Pemerintah Daerah, termasuk Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, yang hadir melalui jalur hybrid. Turut hadir pula Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama.
Tampak hadir juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, serta perwakilan Pranata Humas dari Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
Pada kesempatan tersebut, Usman Kansong menyampaikan bahwa perkembangan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini memiliki peran signifikan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Ia menekankan bahwa masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka melalui berbagai platform media, khususnya media sosial.
Usman menjelaskan bahwa Pemerintah harus dengan cermat mengelola opini dan aspirasi publik ini, mengingat pengelolaannya memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dirjen IKP Kemenkominfo RI menambahkan bahwa meskipun Pemerintah tidak dapat mengontrol atau membatasi pendapat masyarakat terhadap suatu isu, langkah-langkah antisipatif dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik tetap dapat diambil.
Ia menyoroti bahwa di era digital saat ini, pengambilan keputusan yang efektif harus didasarkan pada data. Analisis data yang teliti menjadi dasar utama dalam memahami fenomena yang sedang terjadi.
Usman Kansong berharap melalui Bimtek ini, Pranata Humas (Prahum) dari instansi pusat dan daerah dapat meningkatkan kompetensi mereka, terutama dalam menghadapi uji kompetensi kejenjang Madya.
Pada akhirnya, ia berharap peserta Bimtek "Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik" dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan implementasi pengelolaan opini dan aspirasi publik di instansi masing-masing.
Dengan terselenggaranya bimbingan teknis ini, diharapkan Pranata Humas (Prahum) dari Instansi pusat dan daerah dapat meningkatkan kompetensi dan kesiapannya, terutama bagi mereka yang akan mengikuti uji kompetensi kejenjang Madya.
"Saya berharap peserta Bimtek Kebijakan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dapat meraih manfaat sebesar-besarnya untuk menyempurnakan serta mengembangkan implementasi pengelolaan opini dan aspirasi publik di instansi masing-masing," tutur Usman Kansong, sembari membuka acara.
Kegiatan Bimtek Kebijakan Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menghadirkan narasumber seperti Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Drs. Yanuar Ahmad.
Selain itu, juga hadir Kepala Subbagian Monitoring dan Analisis Berita dari Bagian Manajemen Strategi Komunikasi, Devy Listia, CEO Nolimit Indonesia, Dr. Aqsath Rasyid Naradhipa.
Tidak hanya itu, dalam kegiatan Bimtek "Kiat Lulus Uji Kompetensi Strategi Komunikasi dan Komunikasi Krisis," narasumber yang hadir meliputi Akademisi dan Penguji Kompetensi, DR. Ruly Nasrullah, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Jojo S. Nugroho, serta Ketua Tim Pembina Karir JFBKP, Firmansyah, dan Ketua Pengembangan Kompetensi JFBKP, Asriani Sri Wahyuni. (rey/pt)