KPK Optimalkan MCP untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem. Salah satunya dengan Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Tenaga Ahli Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Sukardi, menjelaskan MCP merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring.
“Untuk itu kami berupaya agar pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum”, katanya disela memberi pemaparan mengenai Hasil survey Penilaian Integritas (SPI) Kalimantan Timur tahun 2022 dan tindak lanjut SPI 2023 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (25/7/2023).
Secara umum Sukardi menjelaskan, MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.
“MCP ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing dalam upayanya mencegah terjadinya korupsi”, tambahnya.
Di tempat yang sama, setelah mengukuhkan 17 Penyuluh Anti Korupsi pada rangkaian pembukaan kegiatan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan Pemerintah Daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD, sehingga pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan.
Pemprov Kaltim juga menyambut baik sosialisasi MCP dari KPK ini, karena menurutnya dengan MCP ini, maka penyelenggara pemerintah daerah dapat mengetahui apa saja yang perlu dilakukan guna mencegah tindakan korupsi pada Pemerintah Daerah.
“Karena itu, Pemprov Kaltim bersyukur Tim KPK selalu datang melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Sehingga, aparatur pemerintah daerah jauh dari tindak korupsi,” tutur Wagub dilansir dari laman Pemprov Kaltim. (cht/pt)