IPG dan IDG Kaltim Masih Rendah
Samarinda---Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyatakan hingga kini ketimpangan gender di daerah itu masih terjadi. Terbukti dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sangat rendah.
"IPG kita baru 85,98 berada di bawah target nasional yang sebesar 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah target nasional yang sebesar 75,24,"ungkap Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Hj. Dwi Hartini, saat dikonfirmasi, Rabu (13/1).
Hal ini menunjukan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan meskipun ketika melihat ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM Kaltim berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta namun IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia.
"Tiga tahun terakhir kondisi IPK memang belum bisa dikatakan baik karena dari 34 Provinsi kaltim berada di 32 setelah Papua dan Papua Barat.
Dwi memaparkan IPG Kaltim berdasarakan Kabupaten dan Kota yakni, Paser dengan total 71, 41, Kutai Barat 83,84, Kutai Kartanegara 79,14, Kutai Timur 76,51, Berau 87,9 3, Penajam Paser Utara 86,22, Mahakam Ulu 80,89, Balikpapan 89,71, Samarinda 89,41 kota Bontang 86,72.
Sedangkan IDG dari Paser 66,20, Kutai Barat 61,14, Kutai Kartanegara 63,74, Kutai Timur 56,35 Berau 57,66, Penajam Paser Utara 50,36, Mahakam Ulu 80,61, Balikpapan 69,11, Samarinda 66,29, Bontang 51,99.
Menurutnya IPG Kaltim dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan dari 85,62 naik ke 85,63 dan sekarang 85,98 progesnya ada kenaikan tapi dibanding dengan provinsi lain kita masih belum melakukan percepatan capaian IPG.
Begitu pula dengan IDG walaupun dalam perembangannya terjadi progres kenaikan dari 21017-2019.
"Dibandingkan dengan Provisni lain kita harus melakukan percepatan yang luar biasa dan untuk Kabupaten/kota sangat berkontribusi dalam percepatan pembangunan berbasis gender apalagi dalam upaya menyambut ibukota negara di Kalimantan timur tentu memerlukan kesiapan SDM yang luar biasa," ucap Dwi
Menurutnya, tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan misi pertama gubernur Kalimantan timur yaitu berdaulat dalam peningkatan SDM yang berakhlak mulia terutama perempuan pemuda dan disabilitas.
Dengan dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik yang berkaitan dengan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan pengalaman harapan laki laki dan perempuan melalui perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.(Prb)