Berbagai Program Rencana Pengelolaan Kawasan Masih Perlu Diperkuat
SAMARINDA – Aspek Pembiayaan, Kegagalan Pasar dan Infrastruktur ialah Isu Makro di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi faktor penghambat utama dalam pembangunan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Aswin dalam paparannya terkait Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov Kaltim, Senin (05/04/2021).
Beberapa hal yang melatarbelakangi ketiga faktor tersebut, pertama dari sisi aspek pembiayaan ialah dikarenakan akses ke pembiayaan seperti Dana Pihak Ketiga, kredit dan Loan to Deposit Ratio (LDR) relatif rendah, pertumbuhan kredit rendah dengan Non Performing Loan (NPL) tinggi dan tingkat suku bunga tinggi.
Kemudian, lanjutnya kegagalan pasar dipicu oleh produk ekspor yang tidak terdiversifikasi, kompleksitas produk rendah dan ketergantungan yang besar pada sektor pertambangan. Sedangkan, infrastruktur konektivitas dilandasi oleh densitas jalan yang relatif rendah, kualitas jalan perlu ditingkatkan dan kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tinggi.
Dalam paparannya, Aswin menjelaskan permasalahan pokok dalam pembangunan sektor lingkungan hidup yakni disebabkan oleh meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup dengan permasalahan yang dipicu oleh menurunnya emisi Gas Rumah Kaca. Dimana akar masalahnya terdapat pada tingginya potensi kerusakan hutan akibat aktivitas perekonomian dan tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
“Permasalahan di Kalimantan Timur terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi Gas Rumah Kaca dari pembukaan lahan,” bebernya.
Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konserfasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat, tegas Kepala Bappeda Prov Kaltim. (resa/pt)