Pemerintahan

Akmal : KKPD Pilihan Tepat Untuk Akuntabilitas Belanja Daerah

  •   prabawati
  •   28 Juni 2024
  •   11:44am
  •   Pemerintahan
  •   510 kali dilihat

Samarinda - Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas belanja daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Bank Kaltimtara meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Crystal Ballroom, Hotel Mercure, pada hari Jumat (28/6).

 Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Kalimantan Timur.

 Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kepala BPKAD Kaltim, menyatakan bahwa peluncuran KKPD adalah pilihan yang sangat tepat.

 Dengan adanya KKPD, beberapa permasalahan seperti keterlambatan pencairan dana dapat diselesaikan melalui pendekatan digital.

 Akmal Malik juga berharap dengan hadirnya KKPD, indeks digital di sektor formal dapat meningkat, memberikan kemudahan transaksi yang lebih efisien dan efektif.

 Bank yang ditunjuk harus menyiapkan infrastruktur digital yang baik karena layanan ini akan diminta 24 jam sehari.

 "Dengan KKPD, pengguna tidak perlu lagi ke bendahara untuk mengambil uang, cukup dengan gesek kartu," tambahnya.

 Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menuturkan bahwa kegiatan ini didasari oleh beberapa regulasi dan kebijakan yang memerlukan akselerasi dalam percepatan implementasi.

 “Tujuannya adalah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan demi manfaat masyarakat," katanya.

 Muzakkir menjelaskan bahwa tata kelola keuangan daerah adalah proses yang bertujuan mengelola keuangan sesuai peraturan perundangan dengan efisiensi dan akuntabilitas.

 "Kami mengajak kabupaten dan kota untuk bersama-sama merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan," ujarnya.

 Tahapan menuju penggunaan KKPD sudah dilaksanakan, termasuk penetapan keputusan gubernur tentang batas uang ketersediaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Setelah peluncuran, akan dilakukan pertemuan dan refresh mengenai cara penggunaan teknis KKPD.

 Pj Gubernur Kaltim menyerahkan secara langsung kartu KKPD kepada BPKAD Kaltim, Bapenda, BKD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perhubungan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

 Kegiatan dirangkai dengan Penandatanganan Deklarasi Kesepakatan bersama 10 Kabupaten dan Kota.

 Turut hadir, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto, Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin, Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se Kaltim. (Prb/ty)

 

foto Teguh