Yogyakarta - Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri RI, Yudia Ramli, yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemendagri RIm membuka Workshop Pengelolaan Kehumasan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024, Kamis (29/02) malam, bertempat di Hotel The Phoenix Yogyakarta.

Menurutnya, humas berperan sebagai juru bicara pemerintah dalam menyebarkan informasi positif tanpa menimbulkan krisis informasi.

"Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu berpikir global tetapi bertindak sebagai humas. Perbaikan kultur humas dalam menjalin komunikasi harus terus-menerus dilakukan, baik secara digital maupun konvensional," tandasnya.

Lanjutnya, Workshop pengelolaan kehumasan semacam ini sangatlah penting dan strategis. Hal ini dikarenakan pengelola kehumasan di tingkat pusat maupun daerah bisa menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap tugas serta fungsi humas pemerintah.

"Humas dapat dikatakan berperan sekaligus sebagai juru bicara pemerintah. Tugasnya adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang memiliki implikasi positif, serta tidak menimbulkan krisis informasi di tengah masyarakat. Karena itu, humas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah," bebernya.

Yudia menuturkan, humas menjadi pihak yang juga berfungsi mendampingi arah kebijakan pemerintah, karena kehumasan dapat menjadi corong kebijakan, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, tantangan dan tuntutan pada humas pemerintah saat ini sangat tinggi. Hal ini tentu harus diiringi dengan kompetensi yang baik.

"Saya juga ingin mengingatkan terkait tuntutan zaman yang nyata adanya. Untuk itu, perbaikan kultur humas dalam menjalin komunikasi harus dilakukan terus menerus. Dan di era teknologi komunikasi ini, kehumasan harusnya sudah paham bagaimana berkomunikasi secara digital maupun konvensional," imbuhnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyampaikan
Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui dialog dua arah yang konstruktif.

Lanjutnya di era Society 5.0, di mana teknologi dan humanisme berpadu untuk menciptakan masyarakat inklusif, peran kehumasan menjadi semakin krusial.

Menurut Beny, workshop tersebut mendukung terbentuknya ekosistem kehumasan pemerintah yang terintegrasi dan tersinergi dalam konsepsi inklusi sosial.

"Dalam dunia kehumasan, etika, moralitas dan kebaikan menjadi panduan utama. Visi ini akan kita capai melalui pembelajaran bersama, seiring tema diskusi dalam workshop ini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Beny menegaskan bahwa prinsip moral, adab dan etika berkomunikasi telah lama ada, seperti yang tercermin dalam budaya Jawa dengan pepatah "Ajining Diri ana ing Lathi", yang menekankan pentingnya menjaga lisan.

"Dalam konteks kehumasan, setiap narasi yang disampaikan harus mencerminkan integritas dan harga diri organisasi yang diwakili. Prinsip ini bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dikatakan dan dampak yang ditimbulkan," tambahnya.

Beny menyoroti pentingnya kecermatan dan kebijaksanaan dalam praktik kehumasan, terutama di era digital,sebab jejak digital sulit dihapus dari dunia maya.

"Dengan perspektif ini, mari manfaatkan workshop ini sebagai momentum untuk mengelaborasi setiap potensi, sebagai wahana untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya membangun masyarakat yang lebih melek informasi, inklusif dan berdaya," ajaknya. (*/pt)