Pangan

Potensi Pangan dari Perhutanan Sosial 

  •   Khajjar Rohmah
  •   23 Juli 2022
  •   8:08pm
  •   Pangan
  •   1019 kali dilihat

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menarget, daerah mampu berdaulat pangan pada tahun 2024. Salah satu upayanya, adalah dengan memanfaatkan lahan Perhutanan Sosial (PS).  

 

Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kaltim, Zulkarnain mengatakan saat ini luas PS di Kaltim telah mencapai 200 ribu hektare (ha). Akan masih diperluas hingga 300 ribu ha. 

 

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan akan terus mengembangkan program Agroforestri di PS. Dalam rangka peningkatan roduksi komoditas pangan daerah. 

 

“Salah satunya dengan komoditi ubi kayu seluas 40 persen dari luas yang tersedia. Target kita bisa menghasilkan 2,4 juta ton per tahun. Atau setara dengan 864 ribu ton karbohidrat,” kata Zulkarnain saat menghadiri Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Pembahasan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ( DBH SDA) dan Dana Reboisasi (DR) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. Dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika Surabaya, belum lama ini. 

 

Selain itu, Pemprov Kaltim saat ini juga telah mengarahkan reboisasi hutan dengan menanam pohon Sukun atau Artocarpus Altilis. Program penanaman sukun seluas 40 persen akan menghasilkan lebih dari 1 juta ton per tahun. Dan dapat dimanfaatakan sebagai bahan dasar produksi tepung sebanyak 800 hingga 900 ribu ton. 

 

“Dana reboisasi harus dapat dioptimalkan bagi pembangunan program perhutanan sosial yang akan menghasilkan pangan menuju kedaulatan pangan Kaltim,” lanjutnya. 

 

Zulkarnain menarget, rencana mewujudkan kedaulatan pangan Kaltim dapat diimplementasikan pada tahun 2023. Untuk itu, perlu geostrategi kedaulatan pangan dengan kebijakan desentralisasi pangan ke daerah. Dimana saat ini, menurutnya kebijakan pangan masih sentralistik dan fokus pada komoditas pokok padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

 

“Padahal tidak semua lahan di Indonesia mampu memproduksi Pajale secara optimal. Termasuk di Kaltim,” keluhnya. 

 

Ia berharap program Agroforestri di Perhutanan Sosial dapat berjalan secara optimal. Sehingga, produktivitas komoditi pangan dapat meningkat, serta target kedaulatan pangan daerah, bisa tercapai. (KRV/pt)