Tingkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan: FGD Disnakertrans Kaltim Bahas Perlindungan TKBM di Pelabuhan
Samarinda - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dalam perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Classical Hotel Ibis Samarinda pada Selasa, 25 Juni 2024, dan dibuka oleh Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi.
Dalam sambutannya, Rozani menyatakan bahwa kegiatan ini akan memudahkan pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan kepatuhan pengelolaan TKBM.
"Kegiatan ini akan memudahkan pengawas ketenagakerjaan terkait dengan kepatuhan pengelolaan di TKBM ini," ujar Rozani.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, seperti Hugo Nainggolan dan Reza Asmara yang merupakan pengawas ketenagakerjaan ahli muda, serta Iqbal Cahyadi dari KSOP Samarinda.
Rozani berharap diskusi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga bisa diwujudkan di lapangan.
Acara ini diikuti oleh 45 pengawas ketenagakerjaan se-Kalimantan Timur dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas TKBM melalui perbaikan pengupahan dan jaminan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi tenaga kerja.
"Pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik darat, laut, maupun udara serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam pengawasan ketenagakerjaan, terutama masalah pengupahan dan jaminan sosial," jelas Rozani.
Ia juga menambahkan bahwa setelah FGD ini, diharapkan pengawas ketenagakerjaan dapat turun ke lapangan untuk mengevaluasi perusahaan yang telah melakukan pembinaan terkait TKBM.
"Saya sangat berharap adanya komitmen dari semua pihak untuk terus melakukan peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam ketenagakerjaan," tutupnya.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Disnakertrans Kaltim dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, sejalan dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah. (tp/pt)