MOTEKAR, Program Ketahanan Keluarga Untuk Peningkatan Kesejahteraan di Kalimantan Timur
Jawa Timur - Proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel demografi dan variabel pembangunan. Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) hadir sebagai kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, yang kini semakin penting dan urgent.
“GDPK memuat arahan kebijakan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia,”ungkap Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DKP3A) Kaltim dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Syahrul Umar, saat membuka kegiatan sharing Session Pemanfaatan dan Kegalisasi Dokumen GDPK san Pengendalian Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Hotel Crown Prince, Senin (20/5).
Syahrul mengatakan peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK mengamanatkan agar setiap tingkatan wilayah menyusun Rancangan Induk/Grand Desain Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah masing-masing.
Kunci keberhasilan pembangunan ini adalah memanfaatkan peluang Jendela 2020-2045, yang memberikan kesempatan untuk membangun manusia unggul seutuhnya menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul pada tahun 2045.
Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai sektor dan komitmen dari semua pemangku kepentingan di daerah.
"Saya menyambut baik Sharing Session ini sebagai acuan dalam pemanfaatan dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 Pilar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.
Harapannya agar Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Provinsi dan Kab/Kota Se- Kalimantan Timur dapat selaras dan sejalan dengan RPJMD dan RPJMN dalam penyusunan dan pemanfaatannya.
Selain itu, program kegiatan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) akan diperkenalkan di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
Program ini bertujuan menciptakan dan mengoptimalkan keuletan serta ketangguhan keluarga untuk hidup harmonis, meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin.
Dengan langkah-langkah ini, Kalimantan Timur berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang lebih baik dan memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Kegiatan diikuti 50 peserta dari Perangkat Derah, Dinas PPPAKB Kabupaten dan Kota se Kaltim, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota se Kaltim.
Menghadirkan narasumber dari Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dr. Lutfi Agus Salim dan Priharyani dan Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Yeni Priharyani. (Prb/ty)