Keluarga

Kukuhkan Pembina Pelayanan Posyandu Se-Kaltim, Pj Ketua PKK Kaltim Harapkan Sinergitas 6 Standar Pelayanan 

  •   Teguh Prasetyo
  •   24 April 2024
  •   12:13pm
  •   Keluarga
  •   148 kali dilihat

Bontang - Pj. Ketua TP PKK Kaltim, dr. Yulia Zubir Akmal., M.Epid, mengukuhkan ketua pembina Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Bertempat di Tanjung Laut Ballroom Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang,Rabu (24/4/2024).

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3707 tahun 2023 mengenai pembinaan dan sinergi Posyandu.

Pengukuhan tersebut merupakan bagian dari serangkaian Rapat Koordinasi TP PKK Katim Tahun 2024 yang diselenggarakan di Kota Taman.

"Saya percaya bahwa ibu akan mempu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh tanggung jawab," tegas Pj Ketua PKK Kaltim dr. Yulia Zubir Akmal membacakan naskah pengukuhan.

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan yang melibatkan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi dan balita.

"Melalui 6 standar pelayanan yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, saya harapkan pelayanan ini dapat diperhatikan dengan seksama," tambahnya.

Mendorong pengamalan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKBS) juga merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan kesehatan, program keluarga berencana (KB) dan kegiatan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Posyandu juga berperan dalam gerakan untuk meningkatkan reproduksi keluarga sejahtera, ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga.

"Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting pada anak balita di Provinsi Kaltim sebesar 22,9%, yang meskipun menurun dari tahun sebelumnya, masih di atas rata-rata nasional," papar dr. Yulia.

Dengan target penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar 12,83%, tantangannya adalah menurunkan angka tersebut sebesar 10,07%.

"Perlu kerja keras dan sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk mengatasi masalah stunting yang bersifat multifaktor," tambahnya lagi. (tp/pt)