Ekonomi

Upaya Pemerintah Untuk Terus Tumbuhkan Ekonomi Tahun 2023

  •   Pipito
  •   31 Januari 2023
  •   4:25pm
  •   Ekonomi
  •   309 kali dilihat

Jakarta- Pemerintah terus berupaya untuk pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2023 di tengah penurunan ekonomi global dan permintaan luar negeri. Ini terkait setelah  dicabutnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/01/2023). Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam laman resmi tersebut disebutkan Salah satu prioritas kebijakan pemerintah, lanjut Airlangga, adalah untuk mempertahankan dan mendorong daya beli masyarakat serta menjaga inflasi.

“Pemerintah mendorong beberapa langkah dalam negeri, yaitu untuk belanja dalam negeri didorong, konsumsi dan investasi juga terus didorong dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu; sektor industri, sektor pariwisata,” ujar Airlangga.

Adapun Inflasi di daerah yang dimonitor dibulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi, dalam hal ini transportasi udara. Kemudian, yang kedua terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras yang seperti di bulan Desember kemarin sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sektor pariwisata sebagai mesin ekonomi, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

“Pemerintah mendorong pelaksanaan dari kawasan ekonomi khusus (KEK), terutama parawisata dan pemerintah juga menilai beberapa hal yang bisa memperbaiki investasi di sektor pariwisata yang untuk didorong,” ujarnya.

Terkait investasi, lanjut Airlangga, pemerintah juga mendorong revisi peraturan turunan terkait cipta kerja, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Pemerintah juga mendorong agar revisi terhadap turunan dari Perpu Cipta Kerja untuk terus didorong, antara lain di revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar, yaitu KKPR, PBG, dan AMDAL. Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik,” ucap Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penyelesaian 30 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp360 triliun.

“Pemerintah juga komitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023, ini estimasi nilainya Rp360 triliun, nah ini diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,”terangnya. (pt)

 

Sumber & Foto: Sekretariat Kabinet RI