Pemprov Kaltim Gelar 278 Operasi Pasar Tekan Inflasi Jelang Nataru
Pemprov Kaltim Gelar 278 Operasi Pasar Tekan Inflasi Jelang Nataru
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar operasi pasar di 278 titik di Kaltim, dalam upaya mengatasi potensi lonjakan inflasi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023.
Operasi pasar ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mencegah terjadinya peningkatan inflasi yang signifikan selama musim liburan. Langkah ini pun diambil untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang konsumsi masyarakat, khususnya dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Bersama pemerintah kabupaten/kota, Bulog dan perusahaan, Pemprov Kaltim mengadakan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok. Total ada 278 lokasi operasi pasar,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kaltim Heni Purwaningsih.
Namun, Heni juga mengungkap bahwa terkait bahan pokok tersebut secara harga meski masih stabil, akan tetapi masuk dalam kategori tinggi. Hal ini diakibatkan pengaruh sejumlah indikator yang akhirnya memengaruhi inflasi. Mulai el nino, ketersediaan pasokan daerah penghasil hingga pengaruh harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tak hanya itu, Heni juga menjelaskan masih bergantungnya Kaltim terhadap daerah luar penghasil sejumlah komoditas pangan, kondisi global termasuk konflik Ukraina-Rusia juga turut mendasari kondisi saat ini.
“Membuat Kaltim hingga kini memiliki tingkat inflasi tinggi namun kategori menengah. Juga cenderung kurang stabil karena bergantung dari daerah penghasil. Adapun untuk BBM, kebijakan pada 1 Oktober lalu di mana harga BBM nonsubsidi yang mengalami peningkatan membuat pantauan kami distributor harus mengantre BBM subsidi yang cukup panjang karena disparitasnya yang cukup tinggi dengan BBM subsidi,” sambungnya.
Selain operasi pasar, sejumlah upaya lainnya pun telah dilakukan Pemprov Kaltim. Salah satunya dengan memberikan subsidi angkutan kepada para distributor pemasok bahan pokok ke Kaltim.
Upaya itu, lanjut Heni, terbukti mampu menekan kenaikan harga. Di sisi lain, pemprov dibantu Bulog juga menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Caranya dengan menjual komoditas pangan seperti beras dengan harga murah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Hasilnya harga beras mulai menunjukkan harga yang wajar. Namun untuk mendapatkan beras ini, masyarakat dibatasi pembeliannya maksimal 10 kilogram. Tujuannya untuk belanja bijak. Tidak panic buying,” ungkapnya.
Selain beras, ada gula pasir yang mengalami kenaikan hingga 17 persen di Kalimantan termasuk di Kaltim. Namun dipastikan stoknya aman. “Kenaikan ini karena gula kita juga disuplai yang impor dari India dan Vietnam. Di mana di dua negara tersebut sedang mengalami kritis sehingga membatasi ekspor. Jadi harganya naik,” imbuhnya.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan inflasi. Dengan terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan menerapkan kebijakan yang responsif, Pemprov Kaltim optimistis dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap daerah penghasil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (cpy/pt)