Toko Penyeimbang Inflasi akan Dibentuk di Balikpapan, PPU, dan Berau
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan membentuk Toko Penyeimbang Inflasi atau Kios Siap Jaga Harga dan Pasokan (SIGAP) di tiga kabupaten/kota. Yakni di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Berau.
Tiga daerah ini dipilih sesuai dengan lokasi pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menentukan tingkat persentase inflasi di Kaltim. Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah membentuk Toko Penyeimbang Inflasi/Kios SIGAP di Kota Samarinda. Yakni di Pasar Segiri dan Pasar Merdeka.
Toko penyeimbang ini menjadi sebuah inovasi dari Pemprov Kaltim dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Terutama, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Tingkat inflasi di Kaltim dari sisi pangan bahan pokok masih cukup tinggi. Karena mayoritas pasokan pangan kita masih berasal dari luar daerah. Dengan kondisi seperti itu, kita harus melakukan langkah-langkah dalam upaya mengendalikan inflasi,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DP2KUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih.
Ia juga menambahkan, per 1 Januari 2024 tingkat inflasi Kaltim diukur dari empat kabupaten/kota. Jika sebelumnya hanya dua kota gabungan Balikpapan dan Samarinda yang menjadi ukuran IHK Kaltim, kini ditambah lagi dua kabupaten. Yakni Berau dan PPU.
“Ketika pengukuran IHK hanya di dua kota gabungan Samarinda dan Balikpapan, tingkat inflasi keduanya cukup stabil. Karena ada pelabuhan besar sehingga perhitungan inflasi cukup stabil dan rendah. Per 1 Januari 2024 ditambah lagi dua IHK, PPU dan Berau. Pada Februari 2024 inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14 persen. Ini menjadi tantangan ke depan bagaimana kita bisa mengendalikan angka inflasi,” terang Heni.
Kehadiran toko penyeimbang, dinilai dapat menjadi salah satu strategi jitu pengendalian inflasi. Fungsi toko penyeimbang yang menghadirkan pasokan bahan pokok dengan harga terjangkau dapat menjadi alternatif pilihan belanja bagi masyarakat.
“Peran toko penyeimbang ini skenarionya adalah menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kita tidak bisa intervensi pasar. Tapi dengan hadirnya toko penyeimbang ini masyarakat dapat pilihan yang lebih murah,” tandasnya.
Ia juga menekankan, toko penyeimbang tidak dimaksudkan sebagai rival pedagang. Namun, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir di masyarakat dalam membantu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, jumlah cukup, dan mutu terbaik. (KRV/pt)