Pimpin Rapat Pimpinan, Pj Gubernur Targetkan Realisasi APBD Capai 93 Persen
Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023.
Rapat dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Dan dihadiri oleh jajaran Asisten dan pimpinan Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam Rapim tersebut, usai mendengar berbagai capaian kinerja dan realisasi APBD, Akmal meminta kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk memaksimalkan serapan anggaran pada APBD Kaltim tahun anggaran 2023.
Ia pun melakukan diskusi interaktif bersama jajaran kepala PD untuk menanyakan terkait kendala masing-masing instansi dalam realisasi anggaran.
Di hadapan awak media, Akmal menyebut prognosis capaian serapan akhir realisasi APBD 2023 bisa mencapai 93 persen. Evaluasi dan perbaikan pun terus dilakukan demi mencapai angka realisasi tersebut.
“Kita perkirakan realisasi anggaran kita pada posisi 93 persen. Jadi naik dari tahun sebelumnya. Atau minimal 90 persen lah. Syukur kalau bisa di atas itu,” kata Akmal kepada awak media usai memimpin Rapim Evaluasi Realisasi APBD di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2023).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri ini mengevaluasi, salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di beberapa perangkat daerah, ada di sisi perencanaan. Hal fundamental itu kemudian yang merambat pada sisi pelaksanaan dan penganggaran hingga terjadi deviasi.
“Kendala deviasi itu persoalannya banyak. Masing-masing unik dan kasuistik. Misal, anggaran dibuat kecil-kecil akhirnya bingung sendiri melaksanakan. Terlalu terorientasi pada pelaksana urusan. Harusnya orientasi pada program prioritas dan fokus ke situ saja. Sehingga alokasi dana kita lebih fokus ke sana. Dampaknya juga lebih besar,” paparnya.
Pihaknya berencana akan memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang masih memiliki realisasi APBD yang rendah. Konsolidasi pun akan terus dilakukan.
“Nanti kita support. Kita siapkan ada tim khusus untuk pendampingan. Dari internal kita saja, ada dari Keuangan, Biro Hukum, dan Bappeda. Akan dibantu, kita carikan solusi,” pungkasnya. (KRV/pt)