Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural di Kalimantan Timur
Samarinda - Permasalahan pandemi Covid-19 yang semula merupakan ancaman kesehatan, dalam waktu singkat telah bertransformasi menjadi ancaman yang besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian yang signifikan sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengatasi dampaknya, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang belum benar-benar pulih. APBN terus bekerja keras menjadi instrumen countercyclical untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Tepat Senin, (6/12) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Muhdi membuka Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022.
Pada kegiatan ini Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah akan menyerahkan DIPA kepada perwakilan Kementerian Negara/Lembaga, serta Daftar Alokasi TKDD kepada Bupati dan Walikota lingkup Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Hotel Mercure Samarinda.
"Rangkaian acara pada pagi hari ini bukan sekadar seremoni, namun juga menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang akan segera berakhir,"jelas Muhdi.
Ditambahkannya bahwa hal ini disebabkan upaya pemulihan ekonomi nasional memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti sejalan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.
Namun demikian, meski menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Untuk itu, APBN tahun 2022 akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu:
a. melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sector kesehatan.
b. menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
c. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
d. melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
e. penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah, dan
f. melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Harapannya fokus APBN tahun 2022 tersebut diharapkan akan memperkuat produktivitas, inovasi dan daya saing perekonomian, serta memperbaiki kesejahteraan rakyat.