Pemprov Kaltim Berhasil Tekan Angka Kemiskinan
Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berhasil menekan angka kemiskinan daerah. Dalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
Pada 2021 angka kemiskinan Kaltim sebesar 6,54 persen. Kemudian menurun di angka 6,31 persen pada 2022.
Sedangkan, Per Maret 2023, angka kemiskinan di Kaltim tercatat sebesar 6,11 persen atau menurun 0,33 poin terhadap September 2022. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 231,07 ribu orang atau menurun sebanyak 11,23 ribu orang dibandingkan periode September 2022.
Persentase penduduk miskin Kaltim juga berada di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36 persen per Maret 2023. Provinsi dengan angka kemiskinan terendah berada di Bali sebesar 4,25 persen dan angka kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua dengan tingkat kemiskinan sebesar 26,03 persen.
Provinsi Kaltim masuk dalam 18 Provinsi yang angka kemiskinannya berada di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
Keberhasilan Pemprov Kaltim dalam menekan angka kemiskinan patut diacungi jempol. Berbagai upaya mengatasi kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Gubernur Kaltim, Isran Noor bahkan menarget, angka kemiskinan di Bumi Etam bisa ditekan hingga 2 persen atau bahkan zero persen. Pihaknya bersama intansi daerah terkait terus menjalankan program-program yang dapat membantu warga pra sejahtera meningkatkan taraf hidupnya.
"Seharusnya kita bisa usahakan. Mustine (seharusnya) Kaltim itu tidak ada lagi orang miskin," kata Gubernur Isran Noor saat meresmikan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Bontang beberapa waktu lalu.
Bantuan RLH memang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim dalam pengentasan kemiskinan. Target zero persen tingkat kemiskinan Kaltim, dicanangkan Gubernur bukan tanpa alasan.
Putra daerah asal Kutai Timur itu menyebutkan, Kaltim adalah daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan SDA Kaltim seperti hutan, minyak, gas, batu bara, perikanan dan perkebunan adalah komoditi ekspor yang turut menopang devisa negara. Sudah seharusnya, masyarakat Kaltim merasakan manfaat dari kekayaan alamnya.
Selain RLH, berbagai bantuan lain juga diberikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim sebesar Rp 50 juta yang diberikan kepada 841 desa di seluruh kabupaten. Bankeu ini mulai disalurkan sejak 2021 hingga 2023. Dan saat ini telah mencapai Rp 130,33 miliar. Bankeu desa dikhusukan untuk program ekonomi masyarakat dan penanganan stunting. (KRV/pt)