Pemda Perlu Pahami Penting dan Manfaat Analisis Potensi Untuk Pembangunan Daerah Lebih Baik
SAMARINDA - Analisis potensi wilayah telah menjadi hal yang tak asing lagi dalam pembangunan di Indonesia. Hingga saat ini diketahui masih banyak daerah yang belum mampu menggunakan analisis potensi wilayahnya sebagai upaya menggali seluruh potensi yang dimiliki.
Kepala Bidang Program dan Umum Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekjen Kemendagri RI, Amalia Trimurti menuturkan hal tersebut dalam kesempatannya memaparkan materi pada Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah, bertempat di Pendopo Odah Etam Komplek Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (08/06/2021).
Amalia menyampaikan dalam hal ini Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri RI selaku pembina dan pengawas yang bekerjasama dengan provinsi akan membuatkan Big Data sebagai referensi atau acuan pemerintah dalam melakukan kerja sama.
Sebagai kumpulan data, masing-masing Pemerintah Daerah di 10 provinsi terpilih pelaksanaan identifikasi potensi diharapkan dapat lebih memahami arti penting dan manfaat dari analisis potensi khususnya dalam menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk mengeksploitasi potensi daerahnya.Sehingga, dapat membangun daerah menjadi lebih baik.
“Disinilah peran Pemerintah Daerah dalam menetapkan aturan yang bertujuan untuk mengeksploitasi potensi daerah yang ada. Memotivasi pengembangan melalui kerja sama daerah dengan daerah atau kerja sama daerah dengan luar negeri. Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik dibutuhkan upaya terus menerus,” ucap Amalia.
Kerja sama daerah juga diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti halnya yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363-369. Disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dapat terjadi apabila kerja sama yang dilakukan didasari oleh pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan dan saling menguntungkan.
Adapun objek kerja sama yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu pengembangan IPTEK, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan objek kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan.
Kemudian, adopsi hasil riset, teknologi dan inovasi diungkapkan Amalia merupakan salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian di negara maju. Hal ini dimaksud agar dapat menjadi referensi ASN dalam melakukan perubahan.
Sebagai informasi, rencana Big Data yang ingin di olah oleh Kemendagri RI ialah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun yang tak terstruktur yang kemudian digunakan untuk membantu kegiatan organisasi.
“Oleh karena itu untuk menuju Big Data kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka optimalisasi pembangunan Big Data yang dimaksud,” tutupnya. (resa/pt)