Harus Raih Hasil Maksimal
SAMARINDA – Pelaksanaan pendataan keluarga akan dilakukan selama 2 bulan, terhitung dari 1 April – 31 Mei 2021 secara serentak di seluruh Indonesia.
Setelah sebelumnya tertunda, sesuai hasil Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) oleh BKKBN pada (31/01/2021) yang lalu , maka disepakatilah pelaksanaan PK tahun ini.
Pendataan Keluarga (PK) menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia khusunya pada Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Edi Muin selaku Kepala Perwakilan BKKBN Prov Kaltim saat berkunjung ke Ruang Kerja Kadis Kominfo Prov Kaltim, Muhammad Faisal pagi ini, Rabu (10/02/2021).
Edi menyampaikan bahwasannya prinsip pendataan ialah untuk kepentingan operasional program Bangga Kencana dengan beberapa indikator data yang didapatkan diantaranya data kependudukan, data KB dan data pembangunan keluarga.
“Ketiga data ini sebenarnya memiliki potensi intervensi instansi lain untuk masuk kedalam, sehingga kita anggap bahwa pendataan ini akan menjadi kekayaan setiap daerah untuk melihat dari aspek data kependudukannya, data kesertaan KB nya dan data keluarganya,” ucap Edi.
Selanjutnya, mengenai strategi pelaksanaan PK ditengah pandemi Covid-19 ini, Edi mengatakan akan tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan termasuk perlengkapan pengaman diri untuk pendata, sehingga tetap aman dan masyarakat yang di datangi juga merasa nyaman.
“Momentum ini penting kita harus raih hasilnya secara maksimal, maka tentu persiapannya kita kawal betul. Jadi, diawal ada tahapan TOT (Training Of Trainer) nya di pusat, berlanjut pula di Provinsi yang mana sekarang sedang berlangsung pelatihannya, ”jelasnya.
Sesuai dengan sistem requirement, tenaga kader pendata kali ini yakni berasal dari lingkungan yang akan dilakukan pendataan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan data melalui kader-kader yang telah dikenal oleh warga setempat. Terdapat 11 ribu tenaga kader pendata yang tersebar di seluruh Kaltim dan Kaltara dengan menggunakan pola sistem pelaporan Posko secara terorganisir dari Posko Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, beber Edi.
“Kita menggaungkan informasi ini kepada seluruh stakeholder di semua tingkatan sampai ke Kepala Desa maupun Lurah agar diterima yang datang nanti, itu adalah pendata,” pungkasnya. (resa/pt)