Faisal: Smart City Dimulai dari Smart Government
Balikpapan – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia (RI) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan didesain sebagai New Smart City. Dengan pusat teknologi digital tingkat global. Menkominfo Johnny Gerard Plate mengatakan, upaya pembangunan Smart City di IKN ini akan memberikan kemajuan pembangunan ekosistem digital.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal menilai, pembangunan smart city IKN akan bermanfaat bagi daerah. Utamanya dalam hal percepatan transformasi digital. Tiga kota penyangga di sekitar IKN, yakni Balikpapan, Samarinda dan Bontang pun telah masuk dalam program 100 kota smart city di Indonesia.
Namun, Faisal mengakui masih banyak permasalahan fundamental yang harus dituntaskan sebelum mewujudkan smart city IKN. Mulai dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi dasar, kesiapan sumber daya manusia (SDM), sampai kepada dukungan dari unsur pemerintahan daerah.
Faisal menilai, kesiapan unsur pemerintahan ini tidak hanya berbicara soal fasilitas sarana dan prasarana digital. Tapi juga mindset pemerintah itu sendiri dalam memahami konsep smart city.
“Berbicara smart city kita harus lebih dulu menyamakan persepsi. Jadi smart city bukan hanya sekadar serba digital atau semua opd bikin aplikasi. Tapi bagaimana pelayanan publik ke masyarakat itu lebih efisen dan efektif,” jelas Faisal dalam Podcast VIP Room dipandu oleh host Ade Mayasanto Pimpinan Redaksi (Pimred) Tribun Kaltim, dengan tema Smart City IKN Nusantara, Rabu (27/7/2022).
Menurut Faisal, pemahaman yang salah soal smart city akan berimplikasi pada kemubadziran program. Misalnya, ketika semua Perangkat Daerah (PD) memiliki aplikasi masing-masing, yang justru membuat masyarakat bingung mengakses.
“Tidak ada gunanya ketika semua serba digital tapi masyarakat tidak tahu. Padahal tujuan smart city itu untuk memudahkan,” ujar mantan Kadiskominfo Kota Samarinda ini.
Sehingga, pilar Smart Government ini menjadi penting sebelum menuju Smart City. Ia menyebut, idealnya hanya perlu satu platform utama yang mengintegrasikan seluruh informasi.
Faisal mencontohkan, seperti platform Jakarta Kini (JAKI) milik Pemprov DKI Jakarta. Yang menyediakan berita resmi langsung dari seluruh OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jadi di Kaltim, kita idealnya bisa bikin seperti itu juga. Satu platform untuk semua. Atau seperti SP4N Lapor kalau secara nasional,” tukas Faisal.
Bersamaan dengan itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dasar juga harus terus dikejar. Terutama untuk pembangunan jaringan telekomunikasi, internet dan listrik.
“Karena non sense kalau kita bicara smart city tapi infrastruktur fundamental tidak ada, kan susah. Listrik saja byar pet bagaimana mau digitalisasi?” keluhnya.
Faisal bersyukur, dengan penetapan IKN di Kaltim ini, daerah turut mendapatkan keuntungan besar. Pembangunan infrastruktur terus dikebut mengejar target pemindahan IKN pada 2024. Bukan hanya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Namun juga transformasi digital turut dipercepat dengan adanya IKN.
Terbukti dengan banyaknya rencana pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau tower jaringan telekomunikasi. Faisal membeberkan ada sekitar 40 sampai 50 tower yang akan di bangun di wilayah Penajam dan Paser pada tahun 2022 ini. (KRVpt)