Faisal Minta Pusat Bantu Transformasi Digitalisasi Penyiaran di Kaltim
Bandung - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Faisal, meminta pemerintah pusat untuk membantu transformasi digitalisasi penyiaran di daerah.
Terlebih dengan posisi sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sudah selayaknya Kaltim kecipratan program percepatan pembangunan. Termasuk pembangunan di bidang transformasi digitalisasi penyiaran. Dengan tujuan untuk memberikan akses informasi penyiaran secara luas di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Hal itu disampaikan Faisal, saat menjadi pemateri pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyiaran di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Rabu (31/8/2022).
Kegiatan kerja sama antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim ini, dibuka oleh Pj Sekprov Kaltim Riza Indra Riadi. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pihak, di antaranya, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin dan Ketua KPID Kaltim, Irwansyah.
Faisal dalam paparannya menyampaikan, bahwa di era sekarang lembaga penyiaran memiliki sederet tantangan. Karena tuntutan informasi masyarakat yang begitu besar sudah tidak bisa dielakkan.
Peran dari berbagai lembaga penyiaran, misalnya KPID Kaltim, sangat diperlukan untuk menjembatani kebutuhan informasi masyarakat melalui media penyiaran. Apalagi, Kaltim menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara. Artinya, kebutuhan masyarakat akan media penyiaran juga akan semakin meningkat.
"Tantangan penyiaran di Kaltim akan semakin besar ke depan. KPID harus mengambil peran aktif untuk memfasilitasi kebutuhan informasi masyarakat. Khususnya melalui media penyiaran," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Kadis Kebudayaan, Pariwisata, dan Kominfo Kota Samarinda ini.
Hal paling penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat, kata dia, adalah kesiapan infrastruktur layanan penyiaran. Faisal menyebut, masih sangat banyak kabupaten/kota di Kaltim yang blank spot penyiaran.
Faisal menuturkan persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kaltim atau APBD kabupaten/kota, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan Kaltim yang bebas blank spot penyiaran. Artinya, pemerintah pusat melalui APBN, harus turut mengulurkan tangan membantu pembangunan infrastruktur penyiaran di Kaltim.
"Kalau kita bicara tantangan lembaga penyiaran ke depan, maka bukan hanya bicara transformasi digitalisasi atau sekadar soal teknologi. Melainkan kesiapan dan ketersediaan infrastrukturnya. Misalnya, menyiapkan akses jaringan penyiaran yang memadai di setiap daerah di Kaltim," imbuhnya.
Menurutnya, akan sangat sulit bagi lembaga penyiaran atau media penyiaran untuk berbicara transformasi digital. Sementara masih banyak daerah di Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, yang blank spot penyiaran.
"Bagaimana mau bicara transformasi digital, wong masih banyak daerah yang listrik saja enggak ada," bebernya.
Kendati demikian, masyarakat maupun Pemerintah Kaltim bersyukur dengan adanya IKN Nusantara. Dalam setahun terakhir, sarana dan prasarana pembangunan mulai dibangun pemerintah pusat. Misalnya saja, dalam setahun ini, pemerintah sedang membangun hampir 150-an titik tower Base Transceiver Station (BTS) di kawasan sekitar IKN Nusantara.
Pembangunan infrastruktur itu, membantu pemerintah daerah dalam mempercepat layanan jaringan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat. Kawasan-kawasan yang selama ini blank spot, sudah mendapatkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik.
"Ini tentunya dampak pembangunan yang sangat luar biasa dari IKN Nusantara. Ya walau begitu, kami berharap, anggaran pembangunan ini tidak hanya terfokus di IKN saja. Tetapi bisa menyasar kabupaten/kota lainnya di Kaltim," harapnya.
Faisal meyakini, jika pemerintah pusat tidak terlibat membantu pembangunan, maka akan sangat sulit mewujudkan akselerasi digitalisasi informasi dan penyiaran di Kaltim. Karena, kemampuan APBD Kaltim sangat terbatas dalam mengakomodir semua itu.
"Buat apa pemerintah daerah banyak inovasi kalau pada akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dukungan pendanaan dari pusat sangat dibutuhkan. Apalagi Kaltim sedang menyambut pembangunan IKN Nusantara," pungkasnya. (Drh/Krv/pt)