Dinsos Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik Guna Optimalkan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
Samarinda – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (4/7/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Tujuan dari pelaksanaan FKP ini adalah untuk mendapatkan pemahaman bersama dan mencari solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim akan berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat, yang berpotensi memunculkan permasalahan baru, seperti bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Salah satu strategi yang akan dilakukan oleh Dinsos Kaltim dalam menangani masalah kesejahteraan sosial akibat dampak IKN adalah dengan membangun kemitraan yang setara. Dinsos Kaltim akan mendesain kegiatan-kegiatan untuk mengurangi dan menekan angka kemiskinan dan PMKS/PPKS serta mengurangi jumlah masyarakat yang terdampak masalah sosial,” ujar Andi Muhammad Ishak.
Strategi tersebut akan melibatkan forum-forum CSR, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial masyarakat, perguruan tinggi dan potensi masyarakat profesional lainnya. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang optimal dinilai penting untuk mencapai penanganan kesejahteraan sosial yang maksimal.
Andi Muhammad Ishak juga menambahkan pentingnya peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini akan diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, mulai dari penyusunan hingga evaluasi kebijakan.
Dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan dapat tercapai sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan sosial yang lebih merata di Kalimantan Timur. (ade/pt)