Dewan Pers Launching Hasil Riset, IKP Nasional 2021 Masuk Kategori Cukup Bebas
Jakarta – Setelah melalui proses panjang, hari ini Rabu (1/9) secara virtual Dewan Pers meluncurkan Hasil Riset Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2021. Survei IKP 2021 ini merupakan potret dari kondisi kemerdekaan pers di Indonesia dalam periode Januari – Desember tahun 2020.
Dengan menggandeng PT. Sucofindo sebagai pelaksana survei,survei ini dilakukan secara merata pada 34 Provinsi di Indonesia dan melibatkan 12 informan ahli di setiap Provinsi. Informan ahli tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus aktif organisasi wartawan, 3 (tiga) orang pemimpin dari perusahaan pers dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, serta 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat.
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Chairudin Bangun pada kesempatan ini membuka acara mewakili Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh menyatakan bahwa hasil riset capaian skor IKP Nasional 2021 yakni 76,02 yang berarti cukup bebas, namun perlu ditingkatkan dengan kerjasama seluruh stakeholders.
“Relatif baik, tetapi memang perlu ditingkatkan. Apa yang harus ditingkatkan menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga, untuk mendapatkan atau meningkatkan skor menjadi lebih tinggi, harus ada kerjasama dari seluruh pihak. Inilah rekomendasi yang nanti akan disampaikan ke provinsi dan kabupaten/kota supaya dijalankan. Sebab apabila tidak, apapun keinginan kita jika masyarakat pers belum mampu merespon ini dengan baik, maka skor indeks kemerdekaan pers tidak akan bisa bergerak lebih tinggi dari apa yang kita capai sekarang,” ucap Hendri.
Untuk itu Ia berharap baik Dewan Pers dan seluruh stakeholders mampu bertanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan pers, karena kemerdekaan pers adalah salah satu ciri tuntutan dari masyarakat demokratis.
Sebagaimana hasil daripada riset yang dilakukan, masing-masing dari 3 (tiga) indikator IKP nasional mencapai skor 77,10 dengan bobot 50,21% untuk kondisi lingkungan fisik dan politik, 74,89 dengan bobot 23,59% untuk kondisi lingkungan ekonomi, serta 74,87 dengan bobot 26,21% untuk kondisi lingkungan hukum.
“Hasil survei ini kita follow up, supaya apa yang kita harapkan untuk skor Indeks Kemerdekaan Pers yang tinggi akan terjadi dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (resa/pt)