Kesbangpol Gelar Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Pasca Pemilu 2024
Samarinda - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (Kesbangpol Kaltim) menggelar Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Pasca Pemilu 2024.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan menjelaskan, pelaksaanaan rapat pemantauan ini dilakukan untuk melihat perkembangan politik di Kalimantan Timur pasca pelaksanaan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menginventarisir persoalan yang terjadi selama periode pelaksanaan Pemilu sebagai bahan evaluasi ke depan.
"Kita berusaha menjaga agar situasi politik kita tetap aman dan kondusif dengan melakukan pemantauan secara tertib dan berkesinambungan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah," kata Firdaus saat memimpin Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Pasca Pemilu 2024 di Hotel Puri Senyiur, Kamis (21/3/2024).
Ia menilai, tensi politik pada Pemilu dan Pilpres 2024 jauh lebih tenang dan kondusif jika dibandingkan dengan Pemilu dan Pilpres lima tahun sebelumnya pada 2019.
"Kami menilai, masyarakat sudah jauh lebih dewasa dalam menyikapi Pemilu kali ini dibandingkan dengan 2019 lalu. Sehingga tidak terjadi polarisasi yang begitu besar seperti sebelumnya," ungkap Firdaus.
Pihaknya kini akan fokus pada persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Terutama dalam upaya deteksi dini dan antisipasi menjaga kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada di 10 kabupaten/kota.
"Kita akan bentuk Tim Desk Pilkada sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada," tandas Firdaus.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Edi Hermawanto Noor yang hadir dalam rapat tersebut turut menyampaikan, pihaknya akan berkontribusi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Terutama yang berkaitan dengan tugas dan peran Diskominfo dalam urusan komunikasi, informatika, serta penyampaian informasi publik yang aktual dan transparan.
"Kita harus kembali sosialisasikan terkait netralitas ASN menjelang Pilkada 2024 dan juga usaha-usaha menangkal hoaks melalui pemberitaan yang faktual melalui jaringan media sosial serta mitra media massa kita," ujar Edi.
Hadir dalam Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Pasca Pemilu 2024, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, perwakilan dari Badan Intelijen Daerah, serta unsur TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya. (KRV/pt)