Pemilu

Sufian Optimis Partisipasi Pemilih Lampaui Target

  •   prabawati
  •   3 Februari 2024
  •   5:54pm
  •   Pemilu
  •   610 kali dilihat

Samarinda - Dalam menghadapi pemilihan Presiden dan Pilkada 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mencapai target partisipasi sebesar 78 persen.

 “Insyaallah kita akan lampaui terget itu minimal sama dengan target nasional baik Pemilihan Presiden maupun Pilkada nanti,”ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, H. Sufian Agus saat menjadi pembicara pada dialog Genjot Pratisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kaltim, Sabtu (3/1).

 Melalui evaluasi dari pengalaman pemilu sebelumnya, terutama pada Pilkada 2020 yang dipengaruhi oleh faktor COVID-19, pihaknya optimis dapat mengatasi tantangan tersebut.

 Pemerintah bekerja keras untuk menghilangkan kelemahan dan meningkatkan partisipasi melalui berbagai upaya, termasuk dukungan dari partai politik, media, dan organisasi masyarakat.

 “Semua keluarga harus ke TPS jangan sampai tanggal 14 itu hari libur digunakan mereka tidur dan akhirnya terlambat ke TPS,”

 Selain itu, Pemuda yang baru mendapatkan KTP juga terlibat aktif dalam proses demokrasi. Pemerintah Kaltim  pun memiliki strategi khusus untuk menarik simpati mereka ke TPS pada 14 Februari maupun pada pilkada pada 27 November 2024.

 Edukasi politik kepada pemilih pemula menjadi fokus utama, dengan dialog dua arah untuk melibatkan mereka lebih aktif. Tidak hanya mengandalkan ceramah, tetapi juga memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menarik perhatian anak muda.

 Pihaknya pun melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk meningkatkan partisipasi masyrakat di Pemilu 2024 ini.

 Dalam mengevaluasi rendahnya tingkat partisipasi pada 2020, pemerintah fokus pada gerakan sosialisasi melalui media dan kegiatan langsung di lapangan, seperti kampanye dengan baliho dan spanduk.

 Ia pun berpesan untuk menjaga kondusifitas dalam seluruh tahapan pemilu dan pilkada kesadaran akan pentingnya ketertiban dan keamanan menjadi faktor utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan demokrasi pada tahun 2024. (Prb/ty)