Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) siap mengerahkan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 17.073 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) demi mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang.
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menuturkan pengerahan belasan ribu pasukan BKO tersebut, juga menjadi bukti dukungan penuh pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk kelancaran Pemilu 2024.
"Pemprov Kaltim menyiapkan 17.073 orang pasukan BKO yang tersebar di 11 ribu TPS. Baik itu TPS yang sangat rawan, rawan, kurang rawan dan khusus. Sudah ada pola pengamanannya dan Linmas perlu hadir," ungkapnya saat menjadi narasumber dalam dialog Publika dengan tema Kawal Pemilu di Studio I TVRI Kaltim, Senin (5/2/2024) malam.
Hal itu ia katakan, sesuai dengan tugas pemerintah yang wajib mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kami sebagai Pemprov, melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 434 UU Nomor 17 tentang Pemilu, peran pemerintah itu wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum," imbuhnya.
Adapun dukungan yang diberikan oleh pemerintah bisa beragam. Sesuai kebutuhan penyelenggara Pemilu. Mulai dari kebutuhan dukungan data, pembiayaan, partisipasi, distribusi logistik, maupun keamanan yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilu.
Akmal bahkan mengaku, pihaknya bersama unsur TNI/Polri pro aktif melakukan peninjauan kesiapan logistik Pemilu di beberapa kabupaten/kota.
"Kaltim ini masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada Pemilu 2024. Kita maknai itu sebagai kewaspadaan. Apalagi Kaltim ini, banyak tantangannya, banyak remote area. Target partisipasi pemilih kita juga rendah. Sementara, target pusat itu 79,5 persen untuk Pemilu 2024," jelas Dirjen Otda Kemendagri ini.
Pihaknya juga siap memfasilitasi seluruh kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi kelancaran Pemilu 2024. Terutama bagi wilayah remote area di daerah pedalaman Kalimantan Timur.
"Bagi daerah remote area yang masih blankspot, kami siap fasilitasi untuk penguatan sinyal. Karena itu sangat urgent yaa untuk mengisi hasil rekapituasi suara di aplikasi SiRekap," tegasnya.
Dalam dialog panel yang dipandu oleh host TVRI, Said Husein dan Angkie Cresentia itu, hadir beberapa narasumber yang membahas terkait pengawalan Pemilu 2024. Di antaranya adalah Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim, Irjen Pol Nanang Avianto, dan Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum dan Pengawasan, Fahmi Idris. (KRV/pt)