Pemerintahan

Wakili Gubernur, Sekda Kaltim Buka Forum Konsultasi Publik RPD 2024-2026

  •   Rizky Kurniawan
  •   16 Februari 2023
  •   4:10pm
  •   Pemerintahan
  •   438 kali dilihat

Balikpapan - Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Daerah Otonom Baru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (16/2).

Mewakili Gubernur Kaltim sekaligus membuka kegiatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilaksanakan untuk menjadi pemahaman bersama Perangkat Daerah (PD) lingkup Provinsi Kaltim dalam rangka penyusunan dokumen transisi jangka menengah menjelang berakhirnya periode kepemimpinan kepala daerah Provinsi Kaltim periode 2018–2023.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, aparatur pemerintah, pihak swasta, serta seluruh pemangku kepentingan untuk partisipasinya dalam pembangunan," ucap Sri Wahyuni.

Lanjutnya, Tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan gubernur dan wakil gubernur. Berkenaan dengan itu, diingatkan agar target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai tahun 2023 harus dipastikan agar tercapai dengan baik, proyek-proyek dituntaskan, terutama untuk program janji gubernur dan wakil gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD 2019- 2023.

"Jika masih ada hal-hal yang mungkin belum mencapai target dan belum dituntaskan agar dapat menjadi fokus penuntasan dalam dokumen RPD yang sedang kita susun ini," ungkapnya.

Sri Wahyuni menambahkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat memiliki fungsi penting. Forum ini menjadi sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

"Terima kasih kepada legislatif, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha serta tokoh masyarakat senantiasa menunjukkan kepedulian dan partisipasinya dalam pembangunan Kaltimvbaik dalam tahap penyusunan rencana hingga tahap pelaksanaan pembangunan," Kata Sri Wahyuni. (Rzk/ty)