Pemerintahan

Usman : Tugas Pranata Humas Bersinggungan Erat Bangun Reputasi

  •   prabawati
  •   23 Juni 2022
  •   1:40pm
  •   Pemerintahan
  •   321 kali dilihat

Samarinda - Sebagai praktisi komunikasi publik yang berada di humas Kominfo Provinsi, Kabupaten/kota, Kementerian maupun Lembaga Pranata Humas tperlu memahami bahwa yang dikerjakaan saat ini merupakan pekerjaan besar dan berdampak luas.

"Membangun kepercayaan publik kita perlu menyampaikan pesan-pesan positif dan prestasi kerja pemerintah dengan cara efektif," tutur Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong pada Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sub Urusan IKP, Pengelolaan Relasi Media dan Publik Speaking secara daring, Kamis (23/6).

Usman mengatakan tugas keseharin pranata humas bersinggungan erat membangun dan mengelola reputasi tidak hanya instansi tetapi juga negara perlu membangun citra bangsa secara konsisten, sehingga terbangun kepercayaan dan meningktkan partisipasi publik dalam pembangunan bangsa.

Untuk itu kementerian dan lebaga serta pemerintahan daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri bisa memiliki tujuan dan misi sama yakni mewujudkan komunikasi publik yang partisipatif, emansipatif inklunsif, adapatif dan produktif yang mampu mencapai visi indonesia yang berdaulat maju dan makmur.

Perlu diperhatikan inti komunikasi publik tidak berhenti pada citra atau reputasi semata, tetapi komunikasi yang berfokus pada masyarakat, tapi sering berputar pada bagimana menampilkan citra instansi dan berhenti sampai disitu. Padahal tujuan akhirnya ialah menyampaikan masyarakat untuk mau berpartisipasi dan memberikan aspirasinya dalam membangun bangsa.

"Sering kali berpersepsi komunikasi adalah berbicara padahal mendengar pun termasuk bagian dari komunikasi,"terang Usman.

Lanjutnya, diera teknologi yang berkembang pesat ini media memilili peran penting dalam mewujudkan sebuah negara demokratis menjadi salah instrumen demokrasi. Media memiliki peran memberikan informasi kepada masyarakat.

Dengn informasi yand diperoloh masyarkat diharapkan terdorong secara aktif mengekspresikan idenya dan opininya dalam mendukung proses lembangunan baik dipusat maupun di daerah.

"Demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa masyarakat yang memiki informasi,"tukasnya.

Tambahnya seperti contoh Presidensi G20 baru 33 persen orang indonesia yang tau dan paham bahwa ada Presidensi G20 di Indonesia dan 66 persen tidak mengetahui. Ini artinya masyarakat belum cukup mendapatkan informasi.

"Saya perpesan mari bersama-sama menggaungkan Presidensi G20 Indonesia terutama buat kawan-kawan humas di Pemerintah Daerah," pintanya (Prb/ty).