Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Bukan Perlombaan
Tenggarong - Kabupaten/Kota sehat merupakan modal dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi idaman bagi setiap penduduk di setiap daerah.
Penyelengaraan Kabupaten/Kota sehat bukan perlombaan, tetapi merupakan upaya peningkatan untuk menciptakan lingkungan yang bersih aman, nyaman dan sehat. Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Muhammad Kurniawan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (29/6).
Kabupaten/kota sehat juga sebagai tempat bekerja bagi warga dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas, dan perekonomian masyarakat.
Kurniawan mengatakan dilihat dari program kerja yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Prov Kaltim ada indikator-indikator yang harus dicapai, salah satunya Indiktor lingkungan kerja yang sehat.
"Namun target yang kita capai saat ini masih belum dan ini harus ditingkatkan,"tuturnya.
Untuk itu, harus bersama-sama lebih mengutamakan proses pada target agar berjalan dengan kegiatan priotitas dalam suatu tatanan kawasan yang ditata dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan stakeholder.
"Ada tiga Kabupaten/Kota yang diusulkan menjadi sehat, memang sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di kaltim yang masuk dalam Kabupaten/Kota sehat yang diadakan oleh Kemanterian,"tuturnya.
Tentunya dengan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat terjadi Feedback, sehingga apa yang menjadi permasalahan mengapa Kabupaten/Kota tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan penilaian dari pusat. Hingga nantinya menjadi upaya bersama untuk melakukan perbaikan kedepan.
"Apa yang belum lengkap segera dipenuhi, agar nantinya kita dapat mendorong Kabupaten/Kota menjadi Kabupaten/Kota yang sehat,"tukasnya.
Sambungnya, Kaltim menjadi paru-paru dunia tidak mustahil bagi Kaltim mencapai Kabupaten/Kota yang sehat. Kedepan bila ada data yang kurang atau dokumen yang kadarluasa bisa dilengkapi dan disiapkan untuk penilaian metode yang akan datang.
Setiap daerah dapat memilih, mentepkan dan melaksanakan kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan mereka untuk memenuhi indikator tersebut, sehingga penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat dapat menghasilkan kesepakatan bersama. (Prb/ty).