Pemerintah Daerah Berkewajiban Berikan Perlindungan Anak Berkonflik Hukum
- prabawati
- 26 Agustus 2021
- 1:31pm
- Pemerintahan
- 742 kali dilihat
Samarinda - Masa depan Bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.
Sesuai dengan pasal 59 ayat 1, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pemerintah Daerah berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum.
Anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari anak yang memerlukan perlindungan khusus yang wajib diberikan perlidungan berdasarkan amanat Undang-undang.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti saat memberikan arahan pada Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Daerah (SPPA), digelar secara daring melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (26/8).
Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, namun harus dimaknai secara luas akar permasalahan mengapa anak melakukan tindak pidana.
Ciput mengatakan data dari Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI pada 30 Juni 2021 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 1.898 anak.
Anak yang berada di LPKA sebagaian baesar adalah anak pidana yang mayoritas anak laki-laki dan sedikit anak perempuan.
Dalam melaksanakan kebijakan SPPA di daerah Gubernur dan Bupati/Walikota harus segera berkoordinasi dengan lembaga terkait.
"Jika belum melakukan SPPA, segera di mulai,"tuturnya (Prb/ty).
Kategori
- Berita 2359
- Artikel 31
- Anti Hoax 48
- Budaya 79
- Ekonomi 211
- Teknologi 217
- Hiburan 62
- Kesehatan 699
- Olahraga 162
- Pemerintahan 1274
- Pembangunan 298
- Politik 39
- Seputar Kaltim 103
- Pendidikan 143
- Rubrik 9
- Statistik 184
- Aplikasi 43
- Layanan 33
- Agama 190
- Keluarga 28
- Keluarga 8
- Bantuan 57
- Perkebunan 152
- Lingkungan 57
- Narkoba 20
- Pelatihan 122
- Anak 9
- Pramuka 41
- Sosial 41
- Perempuan 31
- Investasi 21
- Penghargaan 102
- Paguyuban 3
- Keamanan 20
- Kerajinan 14
- Kerajinan 3
- Ketahanan 9
- Pariwisata 82
- Bencana 18
- Pameran 23
- Pameran 8
- Jaringan 12
- Peternakan 15
- Peternakan 3
- Pertanian 28
- Pertanian 5
- Pangan 19
- Kebencanaan 14
- Pengumuman 8
- Perdagangan 10
- Perdagangan 1
- Kependudukan 8
- Karnaval 4
- Cuaca 41
- Pancasila 5
- Bencana 3
- Kekerasan 2
- Pajak 5
- Pramuka 4
- Kepemudaan 12
- Ketenagakerjaan 35
- Kehumasan 2
- Perikanan 6
- Pemuda 6
- Kehutanan 5
- Penelitian 2
- Keamanan 2
- Keamanan 1
- Festival 11
- Beasiswa 8
- Kebutuhan 1
- Transportasi 14
- Nusantara 1
- Informasi 8
- Infrastruktur 3
- Telekomunikasi 2
- UMKM 4
- Kelautan 2
- Perhubungan 3
- Pemilu 11
- Pemberdayaan 3