Optimalisasikan JF Analis Kebijakan, BPSDM Kaltim Gelar Sosialisasi
Samarinda - Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia para pejabat fungsional analis kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM) gelar Sosialisasi Pembinaan JF Analis Kebijakan di Lingkungan Pemprov dan Kab/Kota Se-Kaltim.
Acara yang digelar secara offline maupun online dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mewakili Gubernur Kaltim H Isran Noor, Rabu (22/6).
Nina mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhdap penguatan jabatan fungsional di dalam birokrasi. Salah satu filosopi dalam lima agenda kerja kabinet yaitu penyederhanaan birokrasi yang dilakukan besar-besaran untuk mengangkas birokrasi panjang dan menyederhanakan birokrasi.
Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional perlu dilakukan penyetaraan jabatan adminstrasi dalam jabatan fungsional.
Pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang besar untuk memperbaiki kualitas kebijakan ditengahnya arus diskraktif ekonomi, salah satu tantangan besar bagi pemerintah adalah bagiamana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti.
Lanjutnya, jabtan fungsional analis kebijakan dilingkungan Pemerintahan dibentuk sebagai respon terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Selain itu, jabatan fungsional analis kebijakan bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian namun juga didorong untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan.
"Kebijakan tidak hanya didasari oleh opini dan kepentingan sektoral pengambil keputusan tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai,"sebutnya.
Oleh karena itu, dia berharap melalui sosialisasi jabatan fungsional analis kebijakan dapat dilaknsanakan sebagai penguatan profesi analis kebijakan dilingkungan perangkat daerah. Diharapkan dapat mendorong terciptanya proses dalam proses kebijakan agar eksistensi analisis kebijakan semakin terlihat waktu ke waktu. (Prb/ty).