Komunikasi Publik Pemerintah Harus Terorkestrasi
Samarinda - Komunikasi publik pemerintah harus terorkestrasi sehingga pesan yang disampaikan Pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Usman Kansong pada pembekalan anggota dan Launching Road to INDONESIAPERSADA.ID Award II tahun 2021, secara virtual, Sabtu (28/8).
Usman mengatakan tantangan komunikasi publik Pemerintah dewasa ini ialah mengorkestrasi dan mengharmonisasikan komunikasi publik yang tersebar atau terdesentralisasi ke lembaga-lembaga serta kementerian di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan itu tidak mudah apalagi sekarang ini sedang menghadapi pandemi Covid -19, ketika pandemi melanda Indonesia dan seluruh dunia disinformasi serta misinformasi atau hoax merajalela tumbuh subur.
"Tantangan lainnya adalah bagaimana kita di Pemerintahan juga di kawan-kawan yang berkecimpung dalam dunia komunikasi melakukan kontra narasi, mengcounter informasi yang tidak benar itu,"paparnya.
Oleh karena itu, Pemerintah mendorong mengorkestrasi komunikasi publik sampai ke Daerah-Daerah, apakah itu ke Dinas - Dinas Kominfo maupun ke media-media Daerah termasuk media radio yang tergabung didalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
Lanjutnya, Pemerintah tidak bisa melakukan hal lain kecuali berkomitmen dan bekerjasama dengan kawan-kawan LPPL di seluruh Indonesia.
Berdasarkan survei media mainstream atau media arus utama masih dipercaya oleh publik. Tingkat kepercayaan publik atau public trust terhadap media mainstream yang tentu saja didalamnya termasuk media radio masih sangat tinggi.
Peran radio di seluruh Indonesia menjadi satu-satunya media untuk mengkomunikasikan berbagai kebaikan. Misalnya dalam konteks pandemi mengajak orang agar mau divaksinasi dan mengajak orang untuk menjaga protokol kesehatan. (Prb/ty).