Pemerintahan

Gubernur : Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Transparan dan Akuntabel

  •   pipito
  •   18 Maret 2022
  •   6:06pm
  •   Pemerintahan
  •   623 kali dilihat

Samarinda- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim, Isran Noor saat Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Anaudited) Tahun Anggaran 2021 Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (18/3/2022).

Gubernur berharap hasil pemeriksaan laporan nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, dikutip dari laman Instagram Pemprov Kaltim.

“Apa yang dilaksanakan Pemprov Kaltim sudah sesuai dengan kaidah ketentuan yang berlaku, semoga hasilnya lebih baik. Serta meminta agar seluruh jajaran Pemprov Kaltim secara intensif berkoordinasi dengan para auditor BPK, “ pinta Isran

Dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Dadek Nandemar yang telah bersedia menerima laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2021 dalam rangka menjalankan amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Laporan keuangan sudah kami serahkan, semoga bisa segera diperiksa. Untuk itu saya berharap kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltim dan pemerintah Kabupaten/Kota agar siap terbuka dan berkoordinasi secara baik dengan pihak pemeriksa (auditor),” imbuh Isran.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyerahkan laporan pengelolaan keuangan tahun 2021.

“Sesuai ketentuan, maka dua bulan setelah disampaikan, hasil dari pemeriksaan laporan ini harus kami laporkan. Tentu kami sangat mengapresiasi Pemprov Kaltim yang telah menyampaikan laporan dan termasuk cepat,” beber Dadek Nandemar.

Diketahui, baru empat pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporan. Yakni Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Barat dan Pemprov Kaltim.

 

Sumber: Adpim Prov Kaltim

Foto : Istimewa

.