Dibutuhkan Gerakan Masif Untuk Atasi Stunting
Samarinda - Penurunan prevelansi stunting merupakan pilar utama bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.
Menurunkan angka stunting dari 27,6 persen menjadi 14 persen di tahun 2024 bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapainya.
Menyadari akan urgentnya penanganan percepatan penurun angka stunting, maka dibutuhkan gerakan masif yang dilakukan secara terpadu dan gradual serta kolektif. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim H. Muhammad Edi Muin dalam arahannya pada acara Seminar 100 Profesor Bicara Stunting melalui virtual, Selasa (6/7).
Dalam upaya percepatan penurunan stunting Pemerintah telah meluncurkan gerakan nasional percepatan pergerakan perbaikan gizi yang ditetapkan melalui Peraturan Presien Nomor 42 tahun 2013 tentang Germas PPG dalam kerangka 1.000 hari pertama kehidupan.
Untuk mencapai target itu telah disusun startegi khusus dalam bentuk rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga yang beresiko stunting.
"Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukan maslah stunting perlu ditangani segera," papar Edi
Edi mengatakan Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting.
Seminar yang dilaksanakan merupakan wujud konkrit dari pembangunan kemitraan dalam penangan stunting. Maka BKKBN menggandeng akademisi yang didalamnya terdapat berbagai profesor yang tersebar diseluruh Indonesia dan dari berbagai disiplin ilmu dengan berbagai kajian dari sudut pandang yang berbeda.
Edi harap nantinya kegiatan ini dapat menyusun formula exklusif sebagai acuan penganan stunting secara komprehensip.(Prb/ty)