BPJS Kesehatan Gandeng Pemprov Kaltim Dorong Kabupaten Kota Agar UHC
Samarinda - Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Prov. Kaltim menggelar rapat pembahasan Instruksi Gubernur tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama dengan Perangkat Daerah terkait bertempat di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada No.2, Jum'at (5/8/2022).
Kehadiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan upaya kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN.
Dalam kesempatan itu Maya Fitria selaku Analisis Kesehatan Biro Kesra Setda Prov. Kaltim mengatakan, rapat pembahasan Instruksi Gubernur terkait optimalisasi pelaksanaan program JKN di kaltim, merupakan turunan regulasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan semua kepala daerah melakukan upaya - upaya untuk melaksanakan program JKN tersebut.
"Dalam hal ini Biro Kesra Setda Prov. Kaltim berupaya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menyusun draft ini. Dimana sesuai dengan list yang ada di draft itu ada sekitar 21 perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab melaksanakan program JKN,"ujar Maya sapaan akrabnya.
Kemudian nanti harapannya dengan adanya instruksi Gubernur ini, lanjutnya a pihaknya akan segera memfinalkan dan menerbitkannya agar memacu perangkat daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi ke Pemerintah Kabupaten Kota.
"Sehingga nanti harapannya semua kabupaten kota itu Universal Health Coverage (UHC),"tambahnya.
Diketahui, Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
UHC mengandung dua elemen inti yakni :
Akses pelayanan kese hatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Namun, ia menyebut ada beberapa daerah di Kaltim yang belum UHC yakni Kabupaten Berau, untuk itu pihaknya akan berusaha mendorong melakukan avokasi upaya percepatan terutama agar bisa mencapai target UHC nya. (rey/pt)