Bappeda Kaltim Gelar Rapat Pembahasan Isu Strategis dan Gagasan Rancangan Teknokratik RPJMD Kaltim 2025 - 2029
Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim menggelar Rapat Pembahasan Isu Strategis dan Gagasan Rancangan Teknokratik untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim 2025 -2029 dalam rangka merumuskan visi pembangunan untuk lima tahun ke depan.
Bertempat di Hotel Fugo, Samarinda, Jalan Untung Suropati, Kamis (11/7/2024)
kegiatan dihadiri oleh berbagai pejabat dilingkungan Pemprov Kaltim diantaranya Kepala BPSDM Provinsi Kaltim Dra. Nina Dewi, Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim Muhammad Kurniawan serta pejabat pemangku kepentingan lainnya.
Mengawali sesi rapat, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Mispoyo dalam penyampaiannya menjelaskan
tujuan dari rapat ini adalah untuk merancang teknokratik RPJMD 2025 - 2029 yang akan menjadi panduan bagi pembangunan Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.
"Kita berharap nanti menjadi salah satu acuan dalam penyusunan untuk visi misi program prioritas calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada tahun 2024," ujarnya.
Setelah serangkaian diskusi dan konsultasi, Bappeda akan melanjutkan proses penyusunan dokumen final RPJMD Provinsi Kaltim 2025-2029. Ia juga berharap RPJMD ini di Bulan Juli 2024 bisa selesai, setelah itu selesai pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah untuk menjadi acuan
"Artinya kalau ini sudah terbentuk RPJMDnya sudah tersusun di bulan Juli, nanti bagaimana para kontestan Pilkada itu bisa menggunakan RPJMD ini sebagai acuan visi misinya. Sehingga bisa terwujud Kaltim aman adil sejahtera dan berkelanjutan. Kita berharap juga ketika kita memiliki pemimpin Kepala Daerah tentu visi misinya harus selaras dengan RPJMD yang sudah kita susun ini,"jelasnya.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai dianggap krusial untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
Sementara pengembangan SDM diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
"Kita memiliki tanggung jawab yang besar diantaranya kita juga harus menaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kemudian menurunkan angka kemiskinan, dan juga menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan lain sebagainya. Termasuk Reformasi Birokrasi, bagaimana Indeks Reformasi Birokrasi di Kaltim juga meningkat dari tahun ke tahun, kemudian indeks Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk atau Gini Ratio Kaltim sudah menurun,"terangnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, kesinambungan dan keserasian antara visi strategis dengan implementasi nyata di lapangan diharapkan dapat menciptakan transformasi signifikan dalam memajukan Kaltim ke arah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. (Rey/Dfa)