Akmal Malik: Birokrasi Kaltim Sudah Running Well
Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Dr Akmal Malik menilai birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan baik dan professional. Ia yang ditugaskan memimpin Kaltim sejak 2 Oktober 2023 ini pun merasa terbantu dengan birokrasi yang sudah berjalan stabil.
“Birokrasinya sudah running well. Terbangun dengan bagus sekali. Saya nyaman banget di sini karena sudah jalan semua,” ujar Akmal Malik.
Hal itu ia sampaikan saat menyambut kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Ir. Audy Joinaldy di Samarinda, Selasa (17/10/2023). Akmal yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengaku tak bisa meninggalkan tugasnya di Jakarta. Sehingga ia pun harus bolak-balik Jakarta - Samarinda demi menyelesaikan tumpukan tugas.
“Saya tiap Sabtu-Minggu harus balik ke Jakarta kerena banyak sekali revisi Perda dan Ranperda yang harus diselesaikan. Apalagi ini sudah mendekati tahun politik. Alhamdulillah pemerintahannya di sini sudah bagus, jadi saya tinggal pantau saja,” ujar pria asal Dharmasraya (Sumatera Barat) ini.
Meski sudah berpengalaman sebagai Pj Gubernur, mengingat sebelumnya ia juga sempat menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023. Akmal mengaku, tidak menyangka diamanahkan menjadi Pj Kaltim. Apalagi posisi Kaltim saat ini menjadi prioritas Pemerintah Pusat karena ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Terkadang saya tidak menyangka, jauh-jauh dari Dharmasraya, mengawali karir politik di Pemprov Sumbar, sekarang diamanahkan memimpin Kaltim. Tapi itulah hidup, jadi saya jalankan amanah ini dengan sepenuh hati,” terang Akmal.
Dalam arahannya, ia berpesan agar jajaran Pemprov Kaltim melanjutkan komitmennya pada prinsip pembangunan hijau yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Sebab kini, Kaltim telah mengukuhkan posisinya sebagai paru-paru dunia yang berkontribusi pada kualitas oksigen dan penurunan emisi Gas rumah Kaca (GRK).
Kaltim bahkan menjadi satu-satunya daerah di kawasan Asia Pasifik yang menerima dana kompensasi dari Bank Dunia karena berhasil menurunkan emisi GRK. Namun di sisi lain, Kaltim juga merupakan daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Dimana aktivitas pertambangan batu bara seringkali mengancam keberadaan hutan dan kawasan hijau.
“Saya memang punya concern dengan lingkungan. Di Sulbar, saya tanam 1,2 juta bibit mangrove karena abrasi di sana tinggi sekali. Ketika bantu semesta, semesta pasti bantu kita. Nah sekarang kita sudah merasakan, semesta bantu Kaltim melalui dana isentif Bank Dunia. Jangan Kaltim khianati semesta. Semesta akan hukum kita kalau kita tidak baik kelola mining ini,” pesannya. (KRV/pt)