Pembangunan

Presiden Beri Arahan ke Gubernur Se Indonesia

  •   Teguh Prasetyo
  •   13 Maret 2022
  •   11:32pm
  •   Pembangunan
  •   159 kali dilihat
  •  

Balikpapan – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para Gubernur se-Indonesia, terkait penanganan Covid-19 hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut disampaikannnya saat pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur se-Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (13/3/2022).

Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para Gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) di daerahnya masing-masing.

“Patut kita syukuri penurunan kasus harian. Tetapi, harus hati-hati untuk semua Gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan. Diimbau terus kepada masyarakat agar taat dan patuh pada Protokol Kesehatan,” pesan Presiden seraya mengingatkan.

Presiden juga menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. 

“Dilanjutkan dengan vaksinasi mulai vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” tambahnya.

Saat ini menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara kita.

“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” beber Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada para Gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini, pinta Presiden.

“Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” tegas Presiden dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan kepada para Gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI Jakarta, jangan ada yang mengartikan itu. Karena, negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” sebutnya. 

Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar Internasional yang memilki fasilitas-fasilitas berstandar Internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang Internasional, Rumah Sakit (RS) Internasional, Perguruan Tinggi Internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak/ibu Gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucapnya seraya mengajak.

Tampak hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (tp/pt)

 

Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden