Keberadaan IKN, Instrumen Pemeratan Pembangunan
Jakarta - Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) diproyeksikan menjadi instrumen baru dalam upaya pemerataan pembangunan. Terutama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.
Pernyataan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik saat menjawab pertanyaan seputar IKN yang dilontarkan oleh presenter, Helmy Yahya dalam program siniar yang dipandu olehnya, Senin (22/4/2024) kemarin.
"Gagasan tentang IKN ini kan dulu pro kontra, bahkan sempat dicemooh. Bagaimana menurut Anda? Dan bagaimana progress pembangunannya sekarang?" tanya Helmy Yahya.
Akmal menegaskan, pembangunan IKN terus dikebut. Bahkan komplek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tengah dipersiapkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pada 17 Agustus 2024.
Ia juga meyakinkan, pembangunan IKN didukung sepenuhnya oleh 10 kabupaten/kota di Kaltim. Termasuk seluruh provinsi di Pulau Kalimantan.
"Gagasan tentang IKN ini sudah tepat. Perhatian ke Indonesia Timur harus dilakukan. Dengan adanya IKN, arah pembangunan ke depan secara otomatis akan berorientasi ke Timur. Dan secara konsistensi dukungan, kami di daerah siap menyukseskan IKN," terang Akmal.
Kalimantan atau yang dikenal secara internasional dengan nama Borneo merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Daratan ini secara administratif dihuni oleh tiga negara Asia Tenggara. Yakni Indonesia, sebagaian wilayah Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Secara historis, Kalimantan juga mencatatkan peradaban kehidupan manusia melalui Kerajaan Hindu tertua yang berdiri pada abad ke-4 Masehi.
Keberadaan IKN di Kaltim akan semakin memperkuat posisi penting Kalimantan sebagai pusat peradaban modern.
"Desain besar pembangunan Kalimantan ke depan semakin nyata dengan hadirnya IKN. Didukung dengan superhub economy dari kota-kota penyangga. Termasuk di Kalimantan Utara yang juga tengah disiapkan Kawasan Industri Hijau terbesar di sana," tambah Akmal Malik.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menyebut, kehadiran IKN adalah berkah bagi Kaltim. Terbukti, pertumbuhan ekonomi hingga minat investasi mengalami peningkatan signifikan di Benua Etam sejak penetapan IKN pada 2019.
"IKN adalah instrumen sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Akmal. (KRV/pt)