Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Menurun
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, pada Senin (24/5/2021).
"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker Ida.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 yakni berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sementara itu, sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara, tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.
Ida menyampaikan dalam hal ini Kemnaker telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu dengan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.
Terdapat dua kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan pada tahun 2020-2024 yaitu pertama melalui transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional. Kedua, yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Menaker Ida.
Lebih lanjut, disampaikannya pula dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
“Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi),"tandasnya. (Kemnaker/resa/pt)