Pembangunan

Gubernur Resmikan 18 Unit Rumah Layak Huni di Bontang

  •   Khajjar Rohmah
  •   1 Agustus 2023
  •   4:24pm
  •   Pembangunan
  •   561 kali dilihat

Bontang - Hari ini, Gubernur Kaltim Isran Noor meresmikan bantuan 18 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Kota Bontang. Program ini merupakan hasil pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Pupuk Kaltim dan berhasil terealisasi di kota industri tersebut.

Acara simbolis penyerahan bantuan RLH berlangsung di Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, sebagai bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur ke wilayah utara.

Dalam momen bersejarah ini, Gubernur Isran mengucapkan rasa terima kasihnya kepada PT Pupuk Kaltim atas kontribusinya dalam pembangunan RLH bagi masyarakat. Dia berharap program RLH ini terus berlanjut hingga kepemimpinan Gubernur selanjutnya.

"Saya berharap program RLH ini dapat terus dilaksanakan PT. Pupuk Kaltim hingga mencapai 200 unit," ujar Gubernur Isran dalam kegiatan Peresmian dan Penyerahan RLH CSR Pupuk Kaltim di Kelurahan Guntung, Kota Bontang, pada Selasa (1/8/2023) siang.

Selain memberikan apresiasi atas kontribusi PT Pupuk Kaltim dalam pembangunan RLH, Gubernur Isran juga mengakui peran perusahaan ini dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Terutama dalam pembinaan ekonomi UMKM.

Tak hanya itu, Gubernur juga berharap bahwa keberhasilan PT Pupuk Kaltim dalam program CSR ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah.

Di tempat yang sama, Muhammad Taufik Fauzi selaku Kepala Badan Pengelola RLH, melaporkan bahwa per 1 Agustus 2023, telah terbangun 234 unit RLH di beberapa kabupaten/kota. Semua unit RLH ini adalah hasil bantuan dana CSR dari perusahaan multi sektor di Kaltim, termasuk perusahaan pertambangan, migas, perkebunan, kehutanan, dan perbankan.

Peresmian RLH ini juga diiringi dengan penyerahan bantuan dari Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim. Antara lain bantuan vaksinasi hewan ternak dan miniranch dari DPKH, bantuan alat bantu disabilitas dan BPJS Kesehatan dari Dinsos, serta alat produksi UMKM dari Disperindagkop dan berbagai bantuan lainnya. (Krv/pt)