Basuki : Dibutuhkan Peran Aktif OPD Mengimplementasikan KTR

•   prabawati
•   17 Oktober 2022
•   2:33pm
•   Kesehatan
•   695 kali dilihat

Samarinda - Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sulit dihentikan dan membutuhkan kesadaran, untuk berhenti dari perilaku merokok.

Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) yang harus segera dikendalikan.Aangka PTM akan terus meningkat apabila faktor risiko tidak dilakukan pencegahan.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi hasil tembakau, salah satunya adalah penerbitan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Setyo Budi Basuki mengatakn Pemerintah daerah mengelurkan regulasi terkait bagaimana mengendalikan penggunaan tembakau khusunya di Kaltim melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017.

"Ini adalah bentuk komitmen Pemerintah bagaimana melindungi masyarakt baik yang merokok maupun yang tidak merokok,"teranganya saat membuka kegiatan Rapat Persiapan Review Kawasan Tanpa Rokok di Perangkat Daerah Provinsi Kaltim yang dilaksanakan di Hotel Aston, Senin (17/10).

Dibutuhkan dukungan serta peran aktif Organisasi Perangkat Daerah agar dapat menerapkan implementasikan KTR di wilayah kerjanya masing masing.

Ada kawasan tertentu yang memang tidak diperkenankan untuk merokok seperti perkantoran, sarana olahraga dan fasilitas kesehatan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 sebut Basuki harus terus dimonitor bagaimana implementasinya di masing-masing Perangkat Daerah.

KTR mengatur agar perilaku merokok tidak dilakukan di sembarang tempat, sehingga paparan asap tidak berdampak terhadap kelompok rentan.

Dirinya pun berharap kepada tim saat melakukan penilian tidak sekedar menilai pada saat itu, tapi harus disertai wawancara pada anggota yang ada di OPD tersebut untuk menyakinkan bahwa Perda tersebut sudah terimplementasi. (Prb/ty).