Kebencanaan

Sistem Ketahanan Bencana Berbasis Kewilayahan

  •   Khajjar Rohmah
  •   12 Oktober 2022
  •   8:42pm
  •   Kebencanaan
  •   1209 kali dilihat

Balikpapan - Koordinator Bidang Penanganan Bencana Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Diah Lenggogeni, S.T, MSc menilai, Indonesia perlu membangun sistem ketahanan bencana berbasis kewilayahan. 

 

Hal itu menurutnya diperlukan, untuk membangun keterlibatan masyarakat dari level terbawah dalam penanggulangan kebencanaan. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam penanggulangan kebencanaan. Baik pada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. 

 

Dalam satu dekade terakhir, bencana yang terjadi di Indonesia juga bisa dispesifikasikan berdasarkan karakter tertentu suatu wilayah. Modal itu, bisa menjadi dasar pencegahan kebencanaan di setiap wilayah. 

 

"Kita bisa melihat potensi kejadian bencana di beberapa wilayah. Mulai dari Sumatera, Jawa - Bali, Kalimantan, Sulawesi,dan Papua. Dari situ kita bisa memetakan potensi bencana dan apa mitigasinya," kata Diah Lenggogeni, Rabu (12/10/2022). 

 

Hal itu ia sampaikan, dalam sesi diskusi Seminar Nasional Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana untuk Ketangguhan Masyarakat pada Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2022 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. 

Dengan membangun sistem ketahanan bencana berbasis kewilayahan ini, menurut Diah bisa menjadi upaya antisipasi dalam konteks pengurangan risiko bencana. 

 

"Kita bisa melihat sejarah kebencanaan di Indonesia, ada kejadian berulang. Misalnya banjir, tsunami, dan sebagainya. Kita bisa mulai menetapkan langkah-langkah antisipasi, meski tidak bisa mencegah secara utuh, minimal kita bisa mengurangi besarnya risiko bencana," terangnya. 

 

Termasuk perlunya membangun literasi kebencanaan dan ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana. Misalnya daerah pesisir pantai, lereng gunung, dan daerah rawan lainnya. 

 

Diah juga menilai, perlunya intervensi lebih kuat lagi dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan. Bahkan jika perlu, melibatkan lembaga masyarakat non pemerintah. Sehingga mitigasi kebencanaan bisa lebih masif dan holistik.  

 

"Ada potensi besar keterlibatan masyarakat yang lebih masif jika melibatkan lembaga non pemerintahan. Mereka juga bisa lebih responsif dalam mobilisasi relawan," ungkapnya. 

Peringatan Bulan PRB Tahun 2022 di Provinsi Kaltim, dihadiri oleh seluruh pegiat dan aktivis kebencanaan se Indonesia. Mulai dari BNPB pusat, BPBD kabupaten/kota, akademisi, dan relawan kebencanaan. Kegiatan PRB di Kaltim dipusatkan di Balikpapan dan berlangsung sejak Rabu hingga Jumat, 12-14 Oktober 2022. (KRV/pt)