Rapat Koordinasi Awareness Keamanan Sistem dan Jaringan, Antisipasi Serangan Cyber
Samarinda - Serangan terhadap keamanan sistem informasi (security attack) dewasa ini seringkali terjadi. Kejahatan Komputer (cyber crime) pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem.
Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Awareness Keamanan Sistem Serta Jaringan bertempat di Kantor Diskominfo Kota Samarinda Jalan Balai Kota, Rabu (9/11/2022).
Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kominfo Samarinda, Dr. Aji Syarif Hidayatullah mengatakan, agar Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan perangkat daerah dapat meningkatkan keamanan pada sistem elektroniknya, sebagai upaya pencegahan dari aksi peretasan.
Ia menuturkan jaringan diseluruh lingkup OPD itu sudah terintegrasi, namun bisa saja serangan cyber itu masuk melalui server perangkat daerah lainnya.
"Maka bisa saja orang masuk ke server kita itu dari kelurahan, puskesmas atau Perangkat Daerah (PD) lainnya,"ucap Dayat sapaan akrabnya.
Ia menuturkan, seorang programmer juga harus memiliki beberapa persyaratan di dalam membuat suatu program atau aplikasi, agar bisa menghindari serangan Cyber yang daoat mengganggu data-data penting.
"Itu sudah saya sampaikan di sini di Kominfo (Samarinda) apabila membuat aplikasi itu yang paling pertama dijaga adalah keamanan data,"tegasnya.
Untuk itu dayat berharap dari pertemuan ini, pihaknya dapat menganggarkan untuk backup data bekerja sama juga dengan Icon+ data centernya berlokasi di Gandul Jawa Barat dan cloud.
Sementara itu Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Kota Samarinda Suparmin menambahkan, bahwa data yang dikelola terutama di kota samarinda sudah semakin tinggi, karena Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sudah hampir meliputi semua layanan.
"Jadi kita harus hati hati terhadap keamanan informasinya mulai dari infrastruktur, jaringan, sampai ke aplikasi yang kita kelola,"ujar Suparmin.
Kemudian, dari terkait permasalahan tersebut juga perlu ada standarisasi dan komitmen dari para pihak terutama perangkat daerah, diantaranya perbaikan tata kelola termasuk regulasi regulasi yang mengaturnya.
"Sehingga layanan ke masyarakat itu akan semakin baik dan semakin secure semakin aman,"harapnya. (rey/pt)